Isu Jampidsus Dikuntit Densus 88, Menkopolhukam: Adem-Adem

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2024) (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto angkat suara soal dugaan penguntitan Polri yang dilakukan Densus 88 Antiteror terhadap Jampidsus Kejaksaan Agung yang meminta pengamanan dari pihak Puspom TNI.

Menurut Hadi situasi antara ketiga instansi adem ayem. Dia pun meminta awak media membuat suasana semakin tenang.

Laut China Selatan dan Pelindungan HAM Jadi Fokus Menlu Retno dalam Pertemuan Pilar Politik dan Keamanan ASEAN

“Adem-adem, dingin. Media harus membantu untuk mendinginkan suasana, adem. Saya juga sama pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung,” jelas Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Hadi mengaku, dirinya selalu melalukan pertemuan rutin dengan Jaksa Agung ST Burhanunddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Maka dari itu, manTan Panglima TNI ini bisa memastikan situasi antar lembaga tersebut adem-adem saja.

“Saya dengan Jaksa Agung dan Kapolri rutin setiap bulan ketemu di sini karena kita supaya tetap menjaga khususnya aparat penegak hukum kalau ada apa-apa pasti saya berkomunikasi langsung. Kapanpun, malam haripun kita tinggal japri terkait permasalahan-permasalahan di seluruh Indonesia semuanya, tapi adem semuanya,” yakin Hadi.

2 dari 3 halaman

TNI Bantah Pengamanan Ekstra

Sebelumnya diberitakan, Pusat Penerangan TNI membantah adanya pengamanan ekstra terhadap Kejaksaan Agung usai viralnya cerita dugaan penguntitan terhadap Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88 Antiteror Polri. Menurut dia, hadirnya mobil POM TNI sebatas kegiatan rutin di wilayah Kejaksaan Agung.

“Tidak ada dengan kasus yang ramai dibicarakan. Kegiatan pengamanan yang dilakukan Pom TNI di wilayah Kejaksaan Agung, merupakan pengamanan biasa dan tidak ada yang istimewa,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar melalui pesan tertulis, Minggu (26/5).

“Normal seperti biasanya, tidak ada yang istimewa,” imbuh Gumilar.

3 dari 3 halaman

Aturan Hukum

Gumilar menjelaskan, pengamanan di wilayah Kejaksaan Agung memiliki aturan hukum berdasarkan memorandum of understanding (MoU) Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada 6 April 2023. Artinya, pengamanan dilakukan sudah berjalan sejak lama dan bukan disebabkan kejadian yang dialami Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

“Pengamanan yang dilakukan Pom TNI sudah dilaksanakan jauh sebelumnya, dalam rangka mendukung giat penegakan dan hukum. Karena kami di sana ada Jampidmil,” Gumilar menandasi.

Infografis Poin-Poin Penting Putusan MK Tolak Gugatan Pilpres 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Hadi Tjahjanto
Pejabat
Marsekal Hadi Tjahjanto, menjadi calon tunggal yang diajukan sebagai pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo, selaku Panglima TNI.
Lihat Selengkapnya
Hadi Tjahjanto
Jampidsus
Densus 88