Khawatir Seperti Jiwasraya dan Asabri, DPR Minta Pemerintah Transparan Kelola Tapera

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan, kebijakan pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus diatur dengan tepat.

Karena, hal ini agar tidak terjadi seperti kasus dugaan korupsi atau yang berhadapan dengan hukum seperti PT Jiwasraya dan PT ASABRI.

"Banyak contoh penghimpun dana publik itu banyak contoh, ASABRI, Taspen, kemudian Jiwasraya. Itu kan terjadi persoalan hukum," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk berafiliasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), misalnya dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Sehingga, pengelolaannya bisa transparan dan tidak adanya persoalan hukum.

"Supaya betul-betul transparansi dan akuntabilitasnya bisa kita percayai gitu," ujarnya.

Khaeron juga mengatakan, Tapera yang diperuntukkan untuk berpendapatan rendah ini jangan sampai membuat pemasukan masyarakat semakin menciut.

"Ya memang kalau saat ini ya kalau kewajiban yang harus dipungut wajib ini ada BPJS, ada tabungan hari tua internal, dan ada pungutan lain, coba diinventarisir dulu, jangan sampai gajinya ini, kan Tapera diperuntukkan untuk yang berpendapatan rendah, jangan sampai sudah rendah semakin rendah," kata Herman.

"Ini juga kami akan terus mengkaji, saya usul ke fraksi juga, sambil tentu nanti cari solusi yang tepat dan diusulkan ke pemerintah, yang semestinya nanti dilakukan," sambungnya.

Karena, ia ingin aturan yang dibuat oleh pemerintah itu akan baik dan tidak akan memberatkan masyarakat.

"Saya enggak tahu, karena ini tergantung pemerintah, saya belum tahu. Tapi aturan ini baik ya, tapi supaya aturan baik tidak memberatkan rakyat," ujarnya.