Jampidsus Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPK, Kejagung: Laporan Salah Alamat

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons adanya pelaporan sejumlah pihak terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dinilai sebagai langkah yang salah alamat.

“Ya laporan salah alamat lah,” tutur Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Minggu (2/6/2024).

Menurut Ketut, pihaknya mengapresiasi proses pelaporan terhadap seseorang apabila memang membawa fakta, sebagai bagian dari bentuk kontrol masyarakat terhadap penegak hukum.

“Kalau benar kita apresiasi, tapi kalau enggak kan kasian nama baik orang, nama baik institusi,” kata Ketut.

Nama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tengah ramai diperbincangkan usai peristiwa penguntitan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Densus 88 Antiteror Polri. Hal itu terjadi di tengah pengusutan berbagai kasus mega-korupsi, salah satunya terkait komoditas timah.

Menyusul dari situ, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) melaporkan Jampidsus ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rilis yang diterima, salah satu pihak yang disebut terlibat dalam upaya pelaporan tersebut adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Namun begitu, Koordiantor MAKI Boyamin Saiman membantah hal tersebut.

“Tidak ikut dan tidak ambil bagian,” tutur Boyamin saat dihubungi Liputan6.com, Senin (27/5/2024).

Boyamin menegaskan, dirinya sendiri masih berada di Purwokerto untuk mengurus proses persidangan.

Dia juga menampik turut menandatangani dokumen terkait yang berlanjut pada pelaporan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. “Aku ini sidang di Purwokerto. Tidak paham dengan hal tersebut,” kata Boyamin.