Soal Sengketa Tanah dengan Warga di IKN, Pemerintah Mengaku Siap Mengalah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayt (PUPR) Basuki Hadimuljono membawakan sarapan pagi untuk Presiden Jokowi saat memantau pengerjaan proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Status tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Negara masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayahnya. Total ada 2.086 hektare lahan di IKN yang dinyatakan belum clear.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi sudah memberi arahan agar lahan tersebut segera dicarikan solusi terbaiknya. Salah satunya, dengan program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) plus atau pemberian kompensasi

“Itu harus kita laksanakan segera, arahan bapak presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke atau (kalau tidak) IKN yang akan ngalah,” kata pria yang juga menjabat sebagai menteri PUPR ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6/2024).

Saat ditegaskan apakah cara terbaiknya adalah dengan menggusur warga, Basuki memastikan hal itu belum tentu menjadi pilihan. Artinya, warga yang akan menentukan nasib tanahnya sendiri. Bertahan atau pindah dengan menerima kompensasi.

“Belum tentu (menggusur warga). Tergantung nanti penyelesaiannya, kalau PDSK mereka terima ya tetap kita berikan warga, kalau tidak bisa nanti kepentingan warga harus diutamakan,” jelas Basuki.

Basuki mengungkapkan, saat ini pemerintah terus membuka komunikasi dengan warga IKN. Khususnya soal tempat tinggal dan fasilitas hidup lainnya ketika warga harus meninggalkan tanahnya seperti sekolah, rumah dan lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.

“Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara, tapi juga penyelesaian butuh rumah, butuh sekolah, buruh jalan yang jadi kepentingan warga,” Basuki menandasi.

2 dari 2 halaman

Target IKN Terlalu Tinggi

Anggota Komisi IV Daniel Johan menilai, mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Donny Rahajoe membuktikan pembangunan IKN banyak masalah.

“Catatan penting bagi seluruh pihak bahwa sebenarnya cukup banyak masalah di dalam proses IKN. Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protect-protect masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras,” kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/6/2024).

Menurut Daniel, target di IKN terlalu tinggi dan tidak relevan serta juga banyak hal dalam persiapan yang belum tercapai.

“Seperti mengejar target-target untuk sampai 17 (Agustus) misalnya. Target target pembangunan, infrastruktur, bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air aja belum ada,” kata dia.

“Catatan penting sekaligus untuk semua yang terlibat benar benar menimbang kembali target-target yang relevan dan sesuai dengan kemampuan itu seperti apa,” sambungnta.

Menurut Ketua DPP PKB itu, Bambang pasti takut hingga gemetar melihat banyaknya target di IKN.

“Rasanya siapa pun kepala otorita IKN akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya. Jadi selamat kepada Pak Menteri PU dan Wakil Bang Raja Juli mudah-mudahan kakinya kuat tidak gemeter,” kata dia.

Menurut Daniel, tak hanya pejabat, masyarakat juga melihat dari luar target pemerintah terlalu besar.

“Masyarakat kan merasa ya setengah nggak yakin lah. Ya kalau cuma sekadar ngumpul sih mungkin bisa ya, kalau dipaksakan ya, tetapi dalam rangka kesiapan pindah, kesiapan ibu kota gitu ya, justru saya malah jangankan IKN, Pondok Indah aja, bisa sampai sekaeang hidup itu butuh 30 tahun,” pungkasnya.