Deddy Sitorus PDIP: Kepala Otorita IKN Dimundurkan karena Tak Mampu Penuhi Target

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Jadi Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara — Presiden Jokowi resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe menjadi Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara. (Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menilai bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe bukan mundur melainkan dimundurkan alias dipecat dari jabatannya karena dianggap tak mampu mencapai target pembangunan pemerintah.

“Yang saya dengar bukan mundur tetapi 'dimundurkan', karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan. Sampai saat ini tidak ada satu investor pun yang memberikan kepastian melakukan investasi. Yang dari luar negeri nol dan yang dalam negeri belum pasti,” kata Deddy Sitorus kepada wartawan, Senin (3/6/2024).

Di Hadapan Nusron Wahid, Politikus PDIP Ini Minta Kementerian ATR/BPN Taubat Berjemaah

Deddy menyebut, masalah pertanahan/status tanah di IKN hingga kini juga tidak kunjung selesai. “Kelihatannya kurang support dari kementerian terkait, baik agraria maupun lainnya,” kata dia.

Ia menegaskan, target waktu dari pemerintah untuk membangun ibu kota negara baru ini juga tidak masuk akal. “Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang/Bandung Bondowoso,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Deddy, banyak larangan yang membuat pekerjaan konstruksi di IKN lambat. Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, dan hanya boleh air permukaan yang menyulitkan proses konstruksi.

“⁠Syarat 'green constructor company' bikin para kontraktor juga kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan yang memperlambat pekerjaan,” kata dia.

“Intinya ini terlalu ambisius, kompleks baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya. Perlu manggil Bandung Bondowoso jadi ketua IKN baru bisa ngejar Agustus,” ucap politikus PDIP itu memungkasi.

2 dari 3 halaman

Buktikan Pembangunan IKN Banyak Masalah

Update terbaru pembangunan rumah atau hunian bagi para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur selesai pada Juli 2024. (Dok Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, mundurunya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe membuktikan pembangunan IKN banyak masalah.

“Catatan penting bagi seluruh pihak bahwa sebenarnya cukup banyak masalah-masalah yang ada di dalam proses IKN. Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protect-protect masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar,” kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/6/2024).

Menurut Daniel, target terlalu banyak dan tidak relevan. Akibatnya, banyak hal dalam persiapan belum tercapai.

“Seperti mengejar target-target untuk sampai 17-an misalnya. Target-target pembangunan, infrastruktur. Bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air aja belum ada,” kata politikus PKB ini.

“Catatan penting sekaligus untuk semua yang terlibat benar-benar menimbang kembali target-target yang relevan dan sesuai dengan kemampuan itu seperti apa,” sambungnya.

3 dari 3 halaman

Siapapun Kepala OIKN Pasti Gemetar Lihat Banyaknya Target

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Ibu kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Adapun dia bersama Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. (Foto: Istimewa).

Menurut Daniel, Bambang Susantono pasti takut hingga gemetar melihat banyaknya target di IKN.

“Rasanya siapapun kepala otorita IKN pasti akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya. Jadi selamat kepada Pak Menteri PU dan Wakil Bang Raja Juli mudah-mudahan kakinya kuat tidak gemeter,” kata dia.

Menurut Ketua DPP PKB ini, tak hanya pejabat, masyarakat juga melihat dari luar bahwa target pemerintah terlalu besar pada proyek ambisius IKN.

“Masyarakat kan merasa ya setengah enggak yakin lah. Ya kalau cuma sekedar ngumpul sih mungkin bisa ya, kalau dipaksakan ya, tetapi dalam rangka kesiapan pindah, kesiapan ibu kota gitu ya, justru saya malah jangankan IKN, Pondok Indah aja bisa sampai sekarang hidup itu butuh 30 tahun,” pungkasnya.