Sekjen PDIP Sebut Mundurnya Kepala dan Wakil Otorita IKN Bentuk Kritik ke Pemerintah

Rakernas V, PDIP Hanya Undang Figur Penegak Demokrasi — Menurut Hasto, Rakernas ke-V PDIP akan menjadi momentum melawan sisi gelap kekuasaan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), yang kemudian juga diikuti oleh wakilnya, Dhony Rahajoe yang juga melepaskan posisinya.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, mundurnya dua orang tersebut menjadi sebuah kritikan besar yang diberikan kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, segala sesuatu yang dipercepat namun melupakan aspek di dalam pertimbangan yang matang, akan menimbulkan persoalan.

"Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama, itu dari struktur tanahnya itu, sangat tidak stabil," ujar Hasto usai mengikuti kuliah umum di Universitas Indonesia, Senin (3/6/2024).

Kurangnya kemampuan untuk mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan akan menimbulkan permasalahan.

"Pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara," ungkap Hasto.

Dia pun menyinggung pada Rakernas PDIP kemarin, turut mengkritisi status tanah pada pembangunan IKN. Menurutnya, pembangunan IKN dapat memperhatikan hukum-hukum adat.

"Mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi," jelas Hasto.

2 dari 3 halaman

Tanpa Membuka Ruang Bagi Perencanaan

Hasto menilai, segala sesuatunya muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan.

Atas perencanaan yang tidak matang, secara alamiah berjalan dan terjadi pengunduran diri kepala otorita.

"Ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," tegas Hasto.

Saat disinggung terkait pengangkatan kembali Kepala dan Wakil Kepala Otorita secara definitif dilakukan kepemimpinan Jokowi atau Prabowo, Hasto enggan masuk ke dalam ranah tersebut.

Menurutnya, berbicara ibukota negara dan lebih 270 juta rakyat Indonesia harus dilakukan secara bersama dengan perencanaan yang detail.

"Tidak bisa dengan terburu-buru, dampaknya seperti itu," kata Hasto.

3 dari 3 halaman

Bambang Susantono Mundur dari Kepala Otorita IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe juga diketahui melepas jabatannya.

Lantas, siapa yang menjadi pengganti Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN?

Hingga saat ini belum ada nama yang ditetapkan untuk mengganti kedua posisi tersebut secara definitif. Namun, Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hasimuljono menjadi Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni jadi Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

"Baru saja Bapak Presiden memanggil pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR di sini terkait dengan kepemimpinan di Otorita IKN," kata Pratikno dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/6/2024).

Setelah merestui pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, Jokowi langsung menunjuk Basuki dan Raja Juli. Ketetapan pergantian itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang mundurnya 2 pejabat Otorita IKN.

"Presiden mengangkat Menteri PUPR pak Basuki sebagai Plt kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN," ujar Pratikno.

Bawa Tikus, Mahasiswa Desak KPK Tangkap Harun Masiku

IKN Nusantara
Publik
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
Lihat Selengkapnya
IKN Nusantara
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
PDIP
IKN