Teka-Teki Kepala dan Wakil Otorita IKN Kompak Mundur

Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN menuai beragam respons. Salah satunya Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan yang menyebut mundurnya dua pejabat itu membuktikan bahwa pembangunan IKN banyak masalah.

“Catatan penting bagi seluruh pihak bahwa sebenarnya cukup banyak masalah di dalam proses IKN. Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protect-protect masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras,” kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/6/2024).

Menurut Daniel, target di IKN terlalu tinggi dan tidak relevan serta juga banyak hal dalam persiapan yang belum tercapai.

“Seperti mengejar target-target untuk sampai 17 (Agustus) misalnya. Target target pembangunan, infrastruktur, bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air aja belum ada,” kata dia.

“Catatan penting sekaligus untuk semua yang terlibat benar benar menimbang kembali target-target yang relevan dan sesuai dengan kemampuan itu seperti apa,” sambungnta. 

Menurut Ketua DPP PKB itu, Bambang pasti takut hingga gemetar melihat banyaknya target di IKN.

“Rasanya siapa pun kepala otorita IKN akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya. Jadi selamat kepada Pak Menteri PU dan Wakil Bang Raja Juli mudah-mudahan kakinya kuat tidak gemeter,” kata dia.

Menurut Daniel, tak hanya pejabat, masyarakat juga  melihat dari luar target pemerintah terlalu besar.

“Masyarakat kan merasa ya setengah nggak yakin lah. Ya kalau cuma sekadar ngumpul sih mungkin bisa ya, kalau dipaksakan ya, tetapi dalam rangka kesiapan pindah, kesiapan ibu kota gitu ya, justru saya malah jangankan IKN, Pondok Indah aja, bisa sampai sekaeang hidup itu butuh 30 tahun,” pungkasnya.

Proyek Tergesa-gesa

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto juga menilai, bahwa mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe membuktikan bahwa perencanaan proyek IKN tergesa-gesa dan tidak detail.

“Berbicara ibu kota negara, ini ibu kota dari lebih 270 juta rakyat Indonesia dengan cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa, cita-cita geopolitik, semua harus dilakukan dengan seksama, dengan perencanaan yang detail, tidak bisa dengan terburu-buru. Dampaknya seperti ini,” kata Hasto Kristiyanto di UI, Depok, Senin (3/6/2024).

Hasto menyayangkan mundurnya dua pejabat tersebut, sebab HUT ke-79 RI 17 Agustus 2024 hanya tersisa dua bulan lagi, namun karena perencanaan tidak matang menyebabkan para pejabat tak mampu kejar target pembangunan untuk Agustusan.

“17 Agustus itu tidak lama lagi, tetapi kembali ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alamiah harus berjalan, ya yang tejadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur,” ungkapnya.

Selain itu, Hasto juga menyoroti bahwa struktur tanah di IKN sangat tidak stabil, sehingga rawan untuk sekadar dijadikan seabagai pabrik, apalagi ibu kota negara.

“Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit aja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara,” katanya memungkasi.

Politikus PDIP Deddy Sitorus menilai bahwa Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe bukan mundur, melainkan dimundurkan alias dipecat dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN karena dianggap tak mampu mencapai target pembangunan pemerintah.

“Yang saya dengar bukan mundur tetapi 'dimundurkan', karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan. Sampai saat ini tidak ada satu investor pun yang memberikan kepastian melakukan investasi. Yang dari luar negeri nol dan yang dalam negeri belum pasti,” kata Deddy Sitorus kepada wartawan, Senin (3/6/2024).

Deddy menyebut, masalah pertanahan/status tanah di IKN hingga kini juga tidak kunjung selesai. “Kelihatannya kurang support dari kementerian terkait, baik agraria maupun lainnya,” kata dia.

Ia menegaskan, target waktu dari pemerintah untuk membangun ibu kota negara baru ini juga tidak masuk akal. “Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang/Bandung Bondowoso,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Deddy,  banyak larangan yang membuat pekerjaan konstruksi di IKN lambat. Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, dan hanya boleh air permukaan yang menyulitkan proses konstruksi.

“⁠Syarat 'green constructor company' bikin para kontraktor juga kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan yang memperlambat pekerjaan,” kata dia.

“Intinya ini terlalu ambisius, kompleks baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya. Perlu manggil Bandung Bondowoso jadi ketua IKN baru bisa ngejar Agustus,” ucap politikus PDIP itu memungkasi.

Saatnya Evaluasi Ulang Proyek IKN

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyayangkan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe secara bersamaan. Apalagi mundurnya dua pejabat itu hanya berselang dua bulan menjelang rencana Presiden Jokowi menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN.

"Kami menyatakan prihatin atas mundurnya kedua pejabat penting Otorita IKN (OIKN) ini. Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi," kata Suryadi pada wartawan, Senin (3/6/2024).

Menurut dia, Otorita IKN (OIKN) secara organisasi akan tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini. "Kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial," ucap Suryadi.

Suryadi menyebut, yang terjadi hingga hari ini total anggaran dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.

"Sedangkan nvestasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun," kata dia.

"Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini. Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah," sambung Suryadi.

Menurut Suryadi, kegagalan Pemerintah mendatangkan pendanaan swasta maupun asing ini juga terlihat pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru menghasilkan 39 letter of interest (LoI) kerja sama investasi dengan perusahaan Singapura, Malaysia, dan Kazakhstan.

"Sekali lagi kami meminta Pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor," pungkas dia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendapat tugas tambahan dari Presiden Jokowi usai ditunjuk menjadi Plt Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri. Dia akan dibantu Wamen ATR Raja Juli Antoni menggantikan Dhony Rahajoe yang juga mundur.

Menurut Basuki, ada PR yang harus segera dituntaskan yakni soal status tanah di IKN yang belum jelas.

"Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi, semuanya karena status tanah belum jelas dan juga kerja sama yang belum jelas. Jadi itu kami tugasnya khusus percepatan tadi," ujar Basuki di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Soal kepercayaan investor IKN yang dinilai semakin meragu usai Bambang Susantono dan Donny Rahajoe mundur, Basuki tidak mau ambil pusing. Dia mengaku hanya akan melanjutkan tugas yang sudah dikerjakan oleh keduanya.

"Saya kira kalau tugas Plt itu sama dengan kepala otorita IKN yang kemarin. Jadi yang saya bisa menjelaskan soal itu," kata Basuki.

Basuki memastikan, mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe tidak akan berdampak pada pembangunan di IKN. Menurut Basuki, saat ini pembangunan IKN sudah berjalan dengan dana 80 persen bersumber dari APBN untuk tahap satu dan dua.

"Kalau sekarang dari APBN sudah masuk 80% pembangunan batch 1 maupun 2," kata dia.

Basuki menambahkan, wujud dari pembangunan IKN semakin nyata dengan berdirinya rumah dinas menteri. Bahkan pada agenda kunjungan ke IKN hari ini, Presiden Jokowi dipastikan tidak lagi bermukim di camp sementara, karena sudah bisa menempati rumah dinas menteri.

"Nanti Pak presiden mau ke IKN nginepnya bukan di kamping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri, menunjukan bahwa ini sudah siap. Itu yang dari APBN," terang Basuki.

Sengketa Lahan di IKN, Negara Siap Mengalah

Status tanah di IKN masih bermasalah. Negara masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayahnya. Total ada 2.086 hektare lahan di IKN yang dinyatakan belum clear.

Menanggapi hal itu, Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi sudah memberi arahan agar lahan tersebut segera dicarikan solusi terbaiknya. Salah satunya, dengan program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) plus atau pemberian kompensasi.

"Itu harus kita laksanakan segera, arahan bapak presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke atau (kalau tidak) IKN yang akan ngalah," kata dia.

Saat ditegaskan apakah cara terbaiknya adalah dengan menggusur warga, Basuki memastikan hal itu belum tentu menjadi pilihan. Artinya, warga yang akan menentukan nasib tanahnya sendiri. Bertahan atau pindah dengan menerima kompensasi.

"Belum tentu (menggusur warga). Tergantung nanti penyelesaiannya, kalau PDSK mereka terima ya tetap kita berikan warga, kalau tidak bisa nanti kepentingan warga harus diutamakan," beber Menteri PUPR ini.

Basuki mengungkapkan, saat ini pemerintah terus membuka komunikasi dengan warga IKN. Khususnya soal tempat tinggal dan fasilitas hidup lainnya ketika warga harus meninggalkan tanahnya seperti sekolah, rumah dan lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.

"Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara, tapi juga penyelesaian butuh rumah, butuh sekolah, buruh jalan yang jadi kepentingan warga," papar Basuki.

Terakhir, Basuki Hadimuljono meyakini, investasi ke Ibu Kota Nusantara tidak akan terganggu meski Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan kepala dan wakil kepala otorita IKN.

Menurut Basuki, hal yang akan terjadi adalah sebaliknya yakni menambah kepercayaan mereka yang ingin berinvestasi di IKN, karena saat ini yang menjabat sebagai ketuanya dan wakilnya adalah menteri dan wakil menteri.

"Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri," kata Basuki.

Basuki mengaku belum banyak berbicara dengan para calon investor, sebab baru saja ditunjuk menjadi Plt Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono.

"Belum (bertemu calon investor IKN). Tapi saya kira enggak ada masalah," ucap menteri nyentrik yang akrab disapa Pak Bas ini.