PDIP Minta Revisi UU MK Jangan Tergesa-gesa Disahkan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung pembahasan revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat disorot. Menurutnya, prosedur dalam pembahasan RUU itu tidak benar.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Turut hadir dalam Rakernas itu Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto juga hadir sebagai peserta Rakernas.

"Lah bayangkan dong pakai revisi UU MK, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba masa reses, saya sendiri sampai bertanya pada tadi ada Pak Utut mana ya?" tanya Megawati diikuti Utut tampak berdiri ketika dipanggil.

Megawati sudah bertanya pada Utut mengapa pembahasan itu dilakukan di masa reses. Selain itu, pembahasan juga dilakukan ketika Puan sedang kunjungan kerja keluar negeri.

Bahkan, Megawati menyinggung putrinya sendiri enak-enakan pergi keluar negeri.

"Saya tanya beliau (Utut) Ini apa sih? Mbak Puan lagi pergi yang saya bilang ke Meksiko, kok enak amat ya (Puan Maharani)," sindir Megawati.

Selain itu, Presiden Kelima RI itu menyinggung RUU Penyiaran yang dinilai memberangus jurnalistik investigasi. Dengan RUU Penyiaran itu, Megawati pun bertanya lantas apa gunanya pers.

"Makanya saya selalu mengatakan, 'hey, kamu tuh ada Dewan Pers lho, lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik. Lah kok enggak boleh ya investigasinya. Lho, itu kan artinya pers itu kan apa sih. Menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah lho, saya banyak teman (pers) dulu kan waktu PDI," tutur Megawati.

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Penyiaran ketika berpidato pada pembukaan Rakernas V PDIP.

Puan Maharani mengatakan bahwa semua hal yang terjadi di DPR telah sepengetahuan dirinya, termasuk perihal revisi undang-undang tersebut.

"Jadi, memang semua hal yang terjadi di DPR tentu saja sudah sepengetahuan saya untuk bisa dilakukan di DPR. Jadi, hal-hal tersebut memang sudah dibicarakan melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR. Itu salah satu tugas untuk saling mengawal, saling mengoordinasikan dan dibicarakan bersama di DPR," kata Puan seperti dilansir Antara.

Menurut Puan, kendati revisi UU MK dan Undang-Undang Penyiaran telah sepengetahuan dirinya, proses saling mengawal dan koordinasi tetap berlangsung.

Dia juga menegaskan bahwa Fraksi PDIP di DPR RI akan mengawal pembahasan revisi undang-undang itu. "Ya kita akan ikut mengawal dan membahas hal tersebut," ujar Ketua DPP PDIP itu.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com