Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan SPSI Tolak UU P2SK

Liputan6.com, Jakarta Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) menolak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya terkait Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

"Setelah dikaji bersama, kami sepakat menolak undang-undang P2SK tersebut, karena undang-undang itu sangat merugikan para tenaga kerja peserta program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS ketenagakerjaan," kata Ketua PP FSP KEP SPSI, R Abdullah dalam siaran pers yang diterima, Selasa (4/6/2024).

Ia menegaskan, lahirnya UU P2SK terutama Bab tentang JHT dan JP dapat diartikan bahwa negara yang seharusnya memberikan perlindungan kepada pekerja atas risiko sosial, justru mengambil alih pengelolaan uang simpanan pekerja untuk penguatan keuangan negara.

"Seluruh perangkat SP KEP SPSI akan melakukan aksi penolakan dengan tema Batalkan dan kelarkan bab JHT dan JP BPJS TK di UU P2SK, para pekerja akan menarik dana peserta BPJS ketenagakerjaan," tegas Abdullah.

"Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya," jelasnya.