DPD Ingatkan Kepala Daerah Akan Ancaman Kemarau, Antisipasi Kekeringan sampai Gagal Panen

Liputan6.com, Jakarta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah Indonesia pada medio Juni hingga September 2024.

Terkait hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para kepala daerah yang wilayahnya terancam kemarau panjang untuk melakukan mitigasi dan langkah strategis sebagai upaya mencegah dan mengantisipasi dampak kekeringan, kenaikan suhu ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen.

"Berkaitan dengan ancaman kemarau panjang prediksi BMKG, saya meminta semua kepala daerah merespon peringatan ini dengan melakukan mitigasi di daerah masing-masing. Upaya ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korban, baik materi maupun jiwa," kata dia dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).

LaNyalla menuturkan, musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Sehingga mitigasi juga merupakan tugas bersama tidak hanya pemerintah daerah, melainkan lintas dinas, lembaga dan masyarakat.

Karena itulah para kepala daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BPBD, Balai Wilayah Sungai, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dinas terkait lainnya.

Menurut Senator asal Jawa Timur itu, kesadaran dan kerja sama masyarakat penting juga ditumbuhkan dalam menghadapi musim kemarau untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

"Kepada masyarakat juga perlu diberikan pemahaman agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu bencana, terutama kebakaran pemukiman, hutan dan lahan," katanya.

2 dari 3 halaman

Kekeringan Mulai Melanda Sejumlah Wilayah di Indonesia Juni hingga September 2024

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah Indonesia pada medio Juni hingga September 2024.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, kondisi tersebut ditandai setelah 19 zona persen wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau; mulai dari sebagian Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tim Meteorologi BMKG mengungkapkan sebagian wilayah lain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara juga akan memasuki musim kemarau dalam tiga dasarian atau 30 hari ke depan.

Hal demikian berdasarkan hasil analisa dari tim BMKG yang didapati bahwa Bali, Jawa dan Nusa Tenggara saat ini sudah mengalami hari tanpa hujan sepanjang 21-30 hari atau lebih panjang dari sebelumnya.BMKG berkesimpulan dengan demikian kondisi kekeringan saat musim kemarau tahun 2024 ini akan mendominasi wilayah Indonesia sampai akhir bulan September.

"Sehingga, kesiapsiagaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendesak perlu terus dilakukan karena juga di sebagian wilayah Indonesia lain beberapa waktu ke depan masih mengalami hujan yang berpotensi berdampak pada bencana hidro-meteorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, banjir lahar dan longsor," kata dia.

Untuk itu, Dwi mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan prakiraan cuaca dan iklim tersebut kepada Presiden Joko Widodo supaya risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat diantisipasi dan diminimalisir sekecil mungkin.

3 dari 3 halaman

Petakan Daerah dengan Potensi Curah Hujan

Tim Meteorologi BMKG telah memetakan daerah dengan potensi curah hujan bulanan sangat rendah dengan kategori kurang dari 50mm per bulan yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mitigasi dan antisipasi dampak kekeringan.

Adapun daerah tersebut meliputi sebagian besar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali dan Nusa Tenggara, sebagian Pulau Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua.

Ia menyebutkan, memperhatikan dinamika atmosfer jangka pendek terkini, masih terdapat jendela waktu yang sangat singkat yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebelum memasuki periode pertengahan musim kemarau.

Pihaknya merekomendasikan penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk pengisian waduk-waduk di daerah yang berpotensi mengalami kondisi kering saat musim kemarau dan membasahi atau menaikkan muka air tanah pada daerah yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ataupun pada lahan gambut perlu dilakukan sejak dini.

BMKG
Organisasi
BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang berstatus Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPN).
Lihat Selengkapnya
BMKG
DPD
Kemarau