Mahfud: Cara Berhukum Kita Ini Sudah Busuk Sekarang

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum, Mahfud Md menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) soal perintah mencabut aturan batas usia kepala daerah ke KPU membuat kacau. Menurut dia, MA telah menyalahi kewenangannya dalam putusan tersebut, maka putusan itu bisa disebut cacat hukum.

"Oleh sebab itu, ini bukan hanya cacat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum,” kata Mahfud dalam podcast pribadi miliknya yang bertajuk 'Terus Terang' di kanal YouTube, Rabu (5/6/2024).

Mahfud lalu mengingatkan, soal Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan setiap putusan yang cacat moral saja, apalagi cacat hukum, maka tidak perlu dilaksanakan.

Selain itu, Menko Polhukam (2019-2024) turut mengkritisi pernyataan eks hakim agung, Gayus Lumbuun yang menyebut putusan MA tinggal dibicarakan ke DPR. Sebab, DPR sudah memutuskan dalam payun hukum soal syarat usia 30 tahun saat mendaftar.

Oleh sebab itu, Mahfud mengamini kecurigaan masyarakat yang menghubungkan putusan MA dengan Kaesang yang digadang bakal dimajukan sebagai calon kepala daerah.

“Hal itu menjadi konsekuensi logis dari tindakan-tindakan selama ini yang dilakukan melalui eksekutif atau yudikatif. Yang mana, cacat, melanggar etik berat, sehingga membuat masyarakat mengasosiasikan ini jadi curiga,” tutur dia.

"Sehingga, timbul Mahkamah Kakak (MK), Mahkamah Anak (MA), Menangkan Kakak (MK), Menangkan Adik (MA), muncul berbagai istilah, itu konsekuensi,” imbuh dia.