Komisi II DPR RI Segera Bahas Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan pihaknya akan segera membahas Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia minimum calon kepala daerah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Putusan MA kan bersifat final dan mengikat, untuk itu perlu diadopsi dan dimasukkan dalam peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah sebelum diterapkan," kata Guspardi dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).

Menurutnya, kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam melakukan pengujian terhadap Peraturan KPU sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Guspardi mengatakan, secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

"Sehingga, putusan MA tersebut wajib dimasukkan dalam norma persyaratan umur bagi calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024, baik perseorangan maupun dari gabungan Partai Politik," ucap dia.

Guspardi menjelaskan, KPU mesti menindaklanjutinya dengan melakukan evaluasi dan revisi terlebih dahulu sebelum dirumuskan ke dalam PKPU.

"Jadi, KPU tinggal menjalankan mekanisme yang ada, yakni berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum perevisian terhadap PKPU Nomor 9/2020 yang nantinya akan di pergunakan sebagai aturan dalam pelaksanaan Pilkada 2024," terang Anggota Komisi II DPR RI ini.

Kendati demikian, lanjut Guspardi, sampai saat ini belum ada jadwal konsultasi yang diagendakan untuk membahas putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah tersebut.

"Mudah-mudahan akan di agendakan segera oleh komisi II secepatnya. Tapi yang jelas, karena ini sudah bersifat inkrah, tentu kita minta kepada KPU untuk menyesuaikan PKPU yang berkaitan terhadap umur itu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan melalui Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024," pungkasnya.