Sukses

Ketika Wamenhan Salah Sebut Pemerintahan Jokowi-Gibran Saat Rapat Komisi I DPR

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta media yang tengah memantau rapat untuk tidak membesar-besarkan ucapan Wamenhan Muhammad Herindra.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra, salah menyebutkan nama pemerintahan mendatang. Dia malah menyebut pemerintahan Jokowi-Gibran bukan Prabowo-Gibran saat rapat Komisi I DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Mulanya, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin yang melempar pertanyaan kepada Wamenhan Muhammad Herindra. Dia bertanya perihal dana.

"Saya cuma ingin minta penjelasan kepada pak Wamenhan, jadi dari 105 juta US dolar itu, dipakai untuk apa pak? Dialihkannya untuk apa? Kita tidak tahu nih. Sekarang minta lagi 35 juta US dolar," tanya Nurul.

"Yang kedua, perhitungan saya, kalau untuk perbaikan aja Rp 1,5 triliun, apakah ini cukup efisien? Dan apakah harus diterima kalau ternyata hanya menjadi beban dan tidak juga bisa diapa-apain?" tambahnya.

Muhammad Herindra pun menjawab langsung pertanyaan Nurul. Namun, jawabannya membuat suasana rapat Komisi I DPR RI seketika heboh.

Sebab, Muhammad Herindra salah menyebut pemerintahan selanjutnya adalah Jokowi-Gibran. Dia mengaku, salah sebut lantaran terlalu semangat menjawab pertanyaan Nurul Arifin.

"Kemudian bagaimana yang nanti ini? Untuk yang anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Menhan (Prabowo) sudah bicara nanti akan dukung pada pemerintahan Jokowi-Gibran berikutnya. Pasti itu," ucap dia.

"Sorry, Prabowo-Gibran, Prabowo-gibran. Saking semangatnya ini. Prabowo-Gibran. Jadi angkatan laut enggak usah khawatir, bahwa nanti akan didukung pada Renstra berikutnya. Tadi saking semangatnya Bu tadi Bu," sambung dia sambil tertawa.

Melihat suasana semakin heboh, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid melerai dan meminta media yang tengah memantau rapat untuk tidak membesar-besarkan ucapan Muhammad Herindra.

"Tolong yang diatas media jangan dibesar-besarkan. Itu hanya faktor semangat," kata Meutya sambil tertawa.

2 dari 3 halaman

Prabowo Tak Hadiri Rapat Komisi I DPR

Komisi I menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Panglima TNI dengan agenda membahas Surat Menteri Pertahanan perihal Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam dari dan/ke Luar Negeri, dan Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri.

Namun, Menhan Prabowo Subianto kembali absen dalam rapat kerja Komisi I DPR RI. Prabowo hanya diwakili Wamenhan Muhammad Herindra. 

Diketahui, Prabowo absen dalam rapat dengan Komisi I bukan untuk pertama kali. Berdasar catatan, Prabowo terakhir kali menghadiri rapat kerja Komisi I pada 2022 lalu, tepatnya raker Senin 26 September 2022. 

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menjelaskan, alasan Prabowo kerap absen rapat bersama Komisi I. Menurut Meutya, Prabowo tak hadir karena memiliki agenda lain yang jadwalnya bertabrakan.

“Menhan berhalangan hadir diwakili oleh Pak Wamenhan. Alasannya ada agenda, ya, yang sudah terjadwal di waktu yang bersamaan," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (6/6/2024).

 

3 dari 3 halaman

Tak Masalah Diwakilkan

Apalagi, kata Meutya, rapat hari ini hanya terkait persetujuan hibah sehingga tak masalah apabila diwakilkan.

"Ini lebih kepada persetujuan hibah saja jadi ini bukan sesuatu yang memang harus dilakukan oleh menteri hadir dan memang boleh diwakilkan," kata dia.

Meski demikian, politikus Golkar itu menjanjikan Prabowo berencana akan hadir dalam rapat di Komisi I DPR RI sebelum DPR memasuki masa reses di pertengahan Juli mendatang.

"Tapi beliau insyaallah akan ada hadir sebelum masa ini selesai. Jadi mungkin kita akan informasikan kembali karena beliau akan hadir dalam satu atau dua rapat di DPR RI sebagai Menteri Pertahanan," pungkas Meutya.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com