Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengatakan tidak ada tim transisi untuk pemerintahannya dengan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengaku hanya membentuk tim asistensi dan sinkronisasi.
"Enggak, kita tidak mengatakan transisi. Tidak ada tim transisi. Yang ada tim asistensi dan ada juga kita bentuk tim sinkronisasi," jelas Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait pertanyaan publik soal komposisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang tidak melibatkan partai lain pendukung Prabowo-Gibran. Sebab, komposisinya hanya berisi Partai Gerindra saja, tanpa PAN, Golkar, PBB, PSI, Gelora, Demokrat dan Garuda.
Advertisement
Dasco beralasan, tidak dilibatkannya partai lain adalah demi mempersingkat waktu. Selain itu, pembentukan Gugus Tugas Sinkronisasi adalah mandat langsung dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Yang membentuk Gugus Tugas Sinkronisasi adalah presiden terpilih. Hal ini penting untuk mempersingkat waktu penyesuaian ketika pemerintahan baru mulai berjalan," kata Dasco dalam unggahan melalui akun Instagram @sufmi_dasco seperti dikutip Minggu (2/6/2024).
Dasco memastikan, hasil kerja Gugus Tugas Sinkronisasi akan menjadi bahan rumusan kebijakan strategis Prabowo. Hal itu merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih.
"Hasil kerja gugus tugas akan dipergunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih," jelas Dasco.
Dasco mengungkap, Gugus Tugas Sinkronisasi memiliki waktu kerja selama 4 bulan. Dia berharap, apa yang dikerjakan dapat bermanfaat bagi pemerintahan selanjutnya.
Gugus Tugas Sinkronisasi dipimpin Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani. Di bidang keuangan gugus tugas, ada keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, dengan anggotanya yang terdiri Budisatrio Djiwandono, Sugiono, dan Prasetyo Hadi.
Prabowo Temui Jokowi, Lapor soal Pertemuan dengan Kepala Negara di Singapura
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Prabowo mengatakan, dia ingin melaporkan soal hasil pertemuan-pertemuan dengan sejumlah kepala negara di luar negeri. Prabowo sendiri baru kembali dari Singapura usai menjadi pembicara IISS Shangri-La Dialogue ke-21 beberapa hari lalu.
Prabowo tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pukul 11.53 WIB, dengan mengenakan kemeja putih. Usai menjawab pertanyaan awak media, Prabowo langsung masuk ke Istana untuk menemui Jokowi.
"Mau laporan ke Presiden, kembali dari Shangri-La. Mau laporkan perkembangan pertemuan pertemuan saya di luar negeri," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza untuk menjaga dan memantau gencatan senjata antara Palestina dengan Israel.
"Kami (Indonesia) siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak," kata Prabowo saat menghadiri pertemuan International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue Ke-21 di Singapura, Sabtu (1/6/2024).
Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza, dan mendukung terjadinya gencatan senjata antara Palestina dengan Israel.
Ia juga mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai cara Indonesia mendukung seluruh upaya yang dapat mempercepat perkembangan two-state solution guna mengatasi konflik Palestina-Israel.
Selain itu, ia mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan kedua belah pihak.
"Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga sipil Palestina yang terluka serta membutuhkan perawatan di rumah sakit lapangan," ujarnya.
Dalam kunjungan ke Singapura, Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara. Mulai dari, Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, hingga Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos.
Advertisement
Makan Siang dengan Jokowi, Prabowo Diminta Kirim Rumah Sakit hingga Nakes ke Gaza
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto makan siang di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024). Jokowi meminta Prabowo untuk mengirim rumah sakit dan tenaga kesehatan (nakes) ke Gaza, Palestina.
"Dalam beberapa hal masalah Gaza, saya lapor ke Presiden dan Presiden (Jokowi) sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza," kata Prabowo kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Dia mengatakan Indonesia akan bekerja sama dengan beberapa negara sahabat, khususnya di Timur Tengah untuk mendirikan rumah sakit di Gaza. Prabowo menyebut negara Timur Tengah, seperti Uni Emirate Arab telah lebih dulu mengoperasikan rumah sakit di Gaza.
Selain itu, Jokowi juga menugaskan Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang membahas konflik Gaza di Yordania.
"Juga ditugaskan saya untuk berangkat ke Yordan menghadiri KTT masalah Gaza dan beliau juga instruksi kepada saya untuk berusaha mampir dulu di Arab Saudi," katanya.
Di sisi lain, Prabowo memastikan Indonesia akan menyiapkan proses evakuasi 1.000 warga Palestina.
"Ya ini kita siapkan. Ya tentunya disana harus siap," ucap Prabowo Subianto.
Â
Tuai Penolakan, Prabowo Janji Cari Solusi untuk Iuran Tapera
Presiden Terpilih RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengaku akan mempelajari soal program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang banyak menuai penolakan di masyarakat. Dia berjanji akan mencari solusi terbaik terkait polemik iuran Tapera yang memotong gaji karyawan.
"Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Kendati begitu, Prabowo tak menjawab saat ditanya apakah kebijakan iuran Tapera akan tetap dilanjutkan di era pemerintahannya.
Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak tepat diterapkan oleh Presiden Jokowi saat ini.
"Kondisi saat ini tidaklah tepat program Tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta Tapera. Karena membebani buruh dan rakyat," kata Presiden Partai Buruh yang juga Persiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (30/5/2024).
Padahal, kata Said pemerintah harusnya bisa memberikan jaminan sosial kepada buruh dan rakyat untuk mendapatkan rumah yang layak melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Said, selain membebankan buruh dan rakyat, ada beberapa alasan mengapa program Tapera belum tepat dijalankan saat ini.
Alasan pertama, Partai Buruh menyoroti belum adanya kejelasan terkait dengan program Tapera. Terutama, tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera.
Menurut Partai Buruh, jika program ini dipaksakan, bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.
Advertisement