Tolak Disebut Bapak Pengendali Inflasi oleh Mentan, Tito: Sebetulnya Bapak Inflasi adalah Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menolak disebut sebagai 'Bapak Pengendali Inflasi' oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Sebab menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lah yang tepat disebut sebagai 'Bapak Inflasi'. 

"Kalau Puang (sebutan gelar bangsawan masyarakat Bugis) menyampaikan saya Bapak Inflasi, sebetulnya Bapak Inflasi adalah Bapak Jokowi. Karena saya dapat perintah dari beliau itu bulan September 2022, ketika angkanya 6 persen,” kata Tito di sela Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Menteri Pertanian di Jakarta, Jumat malam.

Ia mengaku hanya menjalankan tugas dari Jokowi sehingga bisa menekan inflasi dari 6 persen per September 2022, kini menjadi 2,84 persen per Mei 2024. 

“Dan kita memang pemerintah pusat menargetkan kendali inflasi pada angka 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya maksimal 3,5 persen dan paling rendah 1,5 persen,” ujar Tito seperti dikutip dari Antara. 

Tito menceritakan, pada September 2022, ketika inflasi 6 persen Tito mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi. Saat itu Tito menjelaskan kepada Jokowi bahwa langkah yang harus dilakukan adalah daerah harus dikendalikan dan tidak boleh diam saja. 

Karena ilmunya menangani inflasi itu, lanjut Tito, menurut Harvard cuma satu instrumen dan berlaku di seluruh dunia, yaitu pengendalian bunga bank. 

“Ketika kemudian terjadi inflasi tinggi maka suku bunga dinaikkan, begitu suku bunga dinaikkan maka produksi akan turun, demand (permintaan) juga akan turun, otomatis inflasi akan turun. Tapi ketika inflasi terlalu rendah, maka bunga juga akan direndahkan supaya demand akan naik. Ilmunya itu,” papar Tito. 

Namun, Jokowi justru tidak setuju dengan penjelasan tersebut. Jokowi justru meminta dirinya menangani inflasi seperti mengatasi wabah pandemi COVID-19. 

“Pak Jokowi bilang enggak, kita pake ilmu yang lain, ilmu COVID-19. Semua seluruh dunia tidak ada yang ahli COVID, karena COVID yang terakhir sekali pandemi adalah pada saat tahun 1927 artinya 100 tahun lebih,” ungkap Tito. 

Jokowi lalu memerintahkannya memetakan per wilayah mulai rumah sakit mana yang penuh, daerah dengan kasus meninggal terbanyak, hingga kasus positifnya tertinggi dikategorikan merah. 

Sementara, untuk wilayah di luar kategori itu diberi tanda kuning, dan hijau. Bagi yang kuning bisa bergerak, namun masih ada sejumlah pembatasan sedangkan hijau bisa bergerak bebas. 

Kebijakan itu diambil sebagai langkah menyeimbangkan antara penanganan COVID-19 dengan pengendalian ekonomi. Karena ada negara yang kencang dan berhasil menangani COVID-19 tetapi ekonominya kolaps.