Ribuan Massa Gelar Aksi Bela Palestina di Patung Kuda, Berhasil Kumpulkan Donasi Rp46 Juta

Susatyo mengimbau kepada masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat di Patung Kuda.

Selain itu, Susatyo juga menghmbau kepada para peserta Aksi Bela Palestina untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, dan tertib untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum.

"Kami mengimbau, siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap di patuhi," terang dia.

Susatyo mewanti-wanti kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis.

"Tidak ada yang membawa senjata api. Layani saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan tulus, ikhlas dan humanis. Kita doakan bersama, semoga konflik Israel Palestina segera usai dan perdamaian dunia tercipta," tandas dia.

Sementara itu, hambatan utama dalam proses keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah sulitnya mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Demikian diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Lalu Muhamad Iqbal.

"Di dalam Sidang Majelis Umum (SMU) PBB, resolusinya didukung oleh mayoritas negara anggota. Namun, untuk bisa disetujui atau ditetapkan, atau bisa diterima sebagai anggota penuh PBB, diperlukan persetujuan Dewan Keamanan. Kita tahu problemnya justru di Dewan Keamanan," kata Iqbal dalam konferensi pers, Rabu 29 Mei 2024.

Menurut Iqbal, akan sulit untuk mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota DK PBB lantaran masih ada negara-negara yang tidak setuju dalam status pengakuan penuh terhadap Palestina.

"Jadi problem ini akan terus berlanjut, karena keputusan itu pada akhirnya harus mendapatkan approval dari Dewan Keamanan PBB," ungkapnya.

"Inilah yang masih menjadi ganjalan dan hambatan bagi pengakuan keanggotaan penuh Palestina di PBB."

Palestina berstatus negara pengamat non-anggota sejak tahun 2012, yang hanya memberinya beberapa hak kurang dari anggota penuh.

Pemungutan suara pada Jumat (10/5/2024) dapat dilihat sebagai bentuk dukungan yang meluas terhadap Palestina. Sebanyak 146 negara mendukung keanggotan penuh Palestina, 25 abstain, sementara sembilan negara lainnya menolak, termasuk Amerika Serikat (AS).