Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk mengusut keberadaan mantan Caleg PDIP, Harun Masiku. Hasto bakal diperiksa pada hari ini, Senin (10/6/2024).
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir di gedung merah putih KPK pada Senin, 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis 6 Juni 2024.
Baca Juga
Hingga saat ini, KPK memang masih mencari keberadaan Harun Masiku dan telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya seperti salah seorang advokat dan juga seorang mahasiswa.
Advertisement
Ali berharap, keterangan Hasto dapat membuat terang untuk mengetahui keberadaan Harun. "Kami berharap yang bersangkutan hadir sesuai jadwal pemanggilan dimaksud," imbuh Ali.
Hasto Kristiyanto mengaku siap menghadiri panggilan KPK. Sebab, kata Hasto, KPK didirikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kalau dipanggil KPK juga datang, cukup didampingi penasihat hukum. Kan KPK yang dirikan Bu Mega. Nanti kalau saya nggak datang kualat. Maka datang. Kalau perlu sebelum undangan datang, kita siap datang," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis 6 Juni 2024.
Sebelumnya, KPK menduga ada pihak yang sengaja menyembunyikan caleg PDIP, Harun Masiku yang merupakan buron kasus korupsi suap kepengurusan PAW caleg DPR RI periode 2019-2024.
Hal tersebut berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK.
Hasto Dipanggil KPK, Jubir PDIP: Biasa Saja
Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, pemanggilan kader PDIP oleh aparat penegak hukum menjadi hal biasa. Bahkan, kata dia, perilaku yang sama sudah terjadi saat jaman orde baru.
"Bagi kami di PDIP, hal seperti ini adalah hal yang biasa saja, juga seperti di era orba yang dialami Bu Megawati, dipanggil oleh polisi," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (9/6/2024).
Chico melanjutkan, sebagai kader PDIP, pemanggilan oleh aparat penegak hukum menjadi ritual yang harus dijalani sebagai pejuang demokrasi. Sebab, kata dia, hal tersebut seolah menjadi resiko saat menyuarakan kebenaran.
"Semua resiko dan konsekuensi dari penyuaraan kebenaran kebenaran harus kami terima dan jalani. Jadi kami (PDIP) pasti akan hadir," terang Chico.
Terkait apakah PDIP akan mengawal kedatangan Hasto besok ke KPK, Chico memastikan ada larangan pengerahan massa. Karena itu, besok Hasto akan hanya ditemani oleh beberapa orang saja tanpa anggota DPP PDIP.
"Sekjen melarang ada pengerahan massa. Hanya didampingi oleh 3 orang penasehat hukum dan seorang staf. DPP juga tdk diijinkan mendampingi. Atas arahan sekjen agar dpp lain fokus Pilkada," Chico menandasi.
Advertisement
KPK soal Keberadaan Harun Masiku: Diduga Ada Pihak yang Mengamankan
KPK menduga ada pihak yang sengaja menyembunyikan caleg PDIP, Harun Masiku yang merupakan buron kasus korupsi suap kepengurusan PAW caleg DPR RI periode 2019-2024.
Hal tersebut berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK.
"Kemarin diperiksa betul ada pengacara kemudian mahasiswa, itu ketiganya memang ada hubungan kekerabatan dan kemudian informasi yang didalami lebih jauh hampir semuanya sama terkait informasi yang KPK terima mengenai keberadaan Harun Masiku yang diduga ada pihak yang mengamankan," ungkap Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di gedung merah putih KPK, Selasa (4/6/2024).
Hingga saat ini pun tim penyidik KPK, kata Ali masih terus mendalami lebih jauh soal keberadaan Harun Masiku.
Sehingga ada sejumlah pihak lain yang nantinya bakal dicecar lembaga antirasuah itu untuk membuat terang keberadaan Harun.
"Informasi dari teman-teman penyidik memang ada sangat kemungkinan pihak lain nanti yang bisa dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan kami jadwalkan," tutur Ali.
Prioritas Tangkap Buron
Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango menyebut, pembaharuan surat tugas terus dilakukan berdasarkan permintaan tim di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK.
"Satu hal yang kami tanyakan kepada mereka (Deputian Penindakan) upaya penangkapan terhadap para DPO yang dimaksud. Yang bersangkutan kemudian berkomitmen, kemudian beliau meminta kepada kami untuk melakukan semacam apa, pembaharuan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian Harun Masiku," ujar Nawawi di Istana Merdeka, Senin (27/11/2023).
Nawawi memastikan, semua kasus yang tertunda di KPK termasuk penangkapan para buron menjadi prioritasnya. Dia tak membatasi hanya satu atau dua kasus menjadi prioritas.
"Semua perkara-perkara yang berstatus seperti itu menjadi prioritas daripada KPK," kata Nawawi.
Â
Â
Reporter:Â Rahmat Baihaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement