Pakar Nilai Penyitaan HP Hasto PDIP Bentuk Pelanggaran

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, menilai penyitaan tas dan handphone (HP) milik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto melanggar hak asasi. Menurutnya, langkah penyidik KPK tersebut melampaui kapasitasnya.

"Betul-betul sebuah problem etik dan ini sangat serius karena berdampak buruk. Penyidik KPK bertindak melampaui otoritasnya," katanya dalam keterangan resminya, Selasa (11/6).

Hasto pun merasa keberatan setelah HP miliknya disita saat diperiksa KPK. Terlebih, Hasto hanya berstatus saksi.

Padahal hanya barang milik tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi bisa disita KPK. Barang-barang yang disita KPK dari Hasto adalah dua ponsel, catatan, dan agenda.

Barang-barang itu disita melalui staf Hasto bernama Kusnadi yang saat itu dipanggil penyidik KPK ke lantai dua ruang pemeriksaan. Penyidik KPK meminta Kusnadi menyerahkan tas dan gawai Hasto.

"Dibilangnya dipanggil Pak Hasto, tapi ternyata tidak. Ini kan bentuk pengelabuan atau penipuan. Proses yang berlangsung juga cacat etis, pencederaan hukum dan supremasi hukum tidak berjalan," tambahnya.

Sikap penyidik KPK terhadap Hasto, ditambahkannya, juga mengindikasikan pandangan publik terkait kondisi politik. Banyak pihak juga mengisukan KPK berpotensi menjadi alat politik untuk Pemilu 2024.

"Sulit membantah jika ada anggapan bahwa KPK menjadi alat negara, politisasi juga menjadi sangat masuk akal karena menjelang Pilkada 2024 dan kerenggangan di elite partai politik," tambahnya.