HEADLINE: Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Tanpa Gibran, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Kamis (20/6/2024). Namun Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak tampak dalam pertemuan tersebut.

Melalui Instagram pribadinya, Prabowo memperlihatkan sejumlah foto berlatar hitam-putih bersama mereka. "Bersama Indonesia maju," tulis Prabowo seperti dikutip Kamis (20/6/2024).

Pertemuan dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang sekaligus Ketua Umum PAN. Kemudian ada juga Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri ATR/BPN yang juga Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan soal strategi pemerintahan kedepan.

"Kalau yang di Kemhan tadi kan mendengarkan paparan Pak Prabowo, mengenai kebangsaan ke depan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024).

"Ya mengenai pentingnya strategi ke depan," sambungnya.

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas soal strategi Pilkada 2024, Airlangga tak menjawab. Dia juga membantah adanya pembahasan soal kabinet kedepan.

"Nggak ada (bahas kabinet), murni paparan," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir. Airlangga menjelaskan kehadiran Erick Thohir karena diundang Universitas Pertahanan.

"Ada ada. Itu kan semua yang mengundang dari Univesitas Pertahanan," tutur Airlangga.

Meski dibantah oleh Airlangga, Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan meyakini pertemuan tersebut membahas soal dua agenda besar, yaitu Pilkada 2024, pelantikan pemerintahan baru serta pembagian kursi menteri.

"Kita tau hanya tinggal 3 bulan lagi menjelang pelantikan, apabila pembahasan awal sudah dilakukan dalam penentuan kursi-kursi menteri ini akan memberikan dampak positif karena tidak terjadi kegaduhan saat pelantikan nanti karena kursi-kursi menteri tersebut sudah disepakati bersama dalam koalisi KIM," kata Hasyibulloh kepada Liputan6.com.

Selain itu, pertemuan Prabowo dan para Ketua Umum KIM tersebut juga untuk mensolidkan Pilkada 2024 untuk menguatkan pemerintahan Prabowo hingga ke daerah-daerah. 

"Tentu untuk menguatkan kekuatan-kekuatan politiknya sampai daerah kalau KIM mampu bersatu dan memenangkan hampir separuh pilkada," ujar dia.

Selain itu, kata dia, dalam pertemuan ini terlihat para Ketua Umum KIM ini lebih fokus bersiap untuk pemerintahan baru meski saat ini sebagian besar masih menjabat sebagai menteri Jokowi. 

"Di sini saya lihat mulai adanya pesona baru yang mulai menjadi pusat pesona Politik KIM sehingga seolah-olah pesona politik lama mulai ditinggalkan oleh KIM," ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pakar Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing. Ia juga meyakini bahwa pertemuan tersebut membicarakan tentang pembagian kursi di kabinet Prabowo-Gibran. 

"Bisa saja dalam pertemuan tersebut membagi-bagi posisi untuk pemerintahan 5 tahun ke depan," kata Emrus kepada Liputan6.com.

Namun, kata Emrus, sebaiknya para ketua umum hanya memberikan pandangan dan masukan soal susunan kabinet, bukan menyodorkan nama-nama tertentu untuk mendapat posisi menteri dalam pertemuan tersebut.

"Parpol tidak perlu menyodorkan nama-nama dari partainya, karena Prabowo tahu persis siapa-siapa yang punya integritas dan kapasitas di masing-masing partai tersebut," kata dia.

Berkaca pada pemerintahan saat ini, kata Emrus, partai politik menyodorkan sejumlah nama untuk menduduki posisi tertentu. Hal ini justru mengesampingkan hak prerogatif presiden yang seharusnya berwewenang memilih menterinya sendiri. 

"Dalam pemerintahan lalu kan nama-nama di sodorkan, itu tidak bagus sama saja kooptasi hak prerogative presiden jadi sejatinya parpol tidak mengajukan nama. Prabowo punya hak prerogative mutlak memilih menteri dari partai mana," kata Emrus.

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar juga menduga pertemuan tersebut untuk berkonsolidasi jelang pergantian kekuasaan.

"Saya kira banyak yang dibicarakan. Karena konsolidasi politik penting jelang pembentukan dan jelang mungkin pilkada serentak, saya kira juga biar tidak ada gontok-gontokan di dalam saya kira penting," ujar Usep kepada Liputan6.com.

Ia juga meyakini pertemuan tersebut juga membahas soal pembagian jatah menteri agar begitu dilantik Prabowo bisa langsung bekerja. 

Usep mengatakan, pertemuan Prabowo dengan para ketua umum KIM ini juga tak perlu melapor ke Jokowi. Sebab pada dasarnya dalam pemerintahan baru nanti kepentingan Prabowo lah yang dominan. 

"Pak Prabowo itu kan orang politik yang punya agenda nggak selalu di bawah kerja Pak Jokowi. Prabowo tidak terlalu juga dapat diatur A sampai Znya. Pasti agenda politik Prabowo akan muncul dominan juga ketika berkuasa," ujar Usep.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Prabowo tidak dikendalikan oleh Jokowi.

Kaesang Tak Gabung di Ruang Tunggu

Ketua Umum Partai Solidasitas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku diundang dalam acara Executive Course on Strategic Management and Leadership (COHORT) di Kementerian Pertahanan.

Namun ia mengaku tak ikut bergabung di ruang tunggu bersama Prabowo dan para Ketua Umum KIM. 

"Itu acara kemarin itu kuliah umumnya Pak Prabowo. Itu kan lagi di ruang tunggu saya belum datang aja. Saya ada, saya kemarin di sana. Itu kan ruang tunggu, saya langsung masuk (ke ruang acara)," ujar Kaesang di Jakarta.

Kaesang juga membantah bahwa pertemuan para Ketum KIM itu membahas soal kursi kabinet Prabowo-Gibran. 

"Enggak ada lah. Itu kan bukan ketua ketua partai saja. Itu kan ada Pak Erick Thohir juga. Pak Erick kan bukan ketua partai," ujar dia.