Produksi Minyak Bumi Menurun, Komisi VII Dorong Percepatan Transisi Energi

Sekjen PAN Eddy Soeparno (Istimewa) — Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno khawatir terhadap penurunan produksi minyak bumi sebagai bahan baku BBM. Berdasarkan catatan, penurunan terbilang anjlok hingga 200 ribu barel dalam 5-6 tahun terakhir.

“Padahal, batas usulan lifting migas pada RAPBN 2025 sekitar 0,02 juta Barrels of Oil Equivalents Per Day (BOEPD) lebih rendah daripada target lifting migas pada APBN 2024, yakni sebesar 1,668 juta BOEPD,” kata Eddy dalam catatannya, seperti dikutip Jumat (21/6/2024).

Eddy menambahkan, guna menyiasati penurunan lifting migas tersebut, pemerintah dapat didorong melakukan akselerasi transisi energi menuju energi terbarukan.

"Ketika kita meningkatkan produksi dan produktivitas kita di sektor migas, saya tegaskan bahwa di saat yang sama kita jangan kendor mengakselerasi transisi energi kita untuk meningkatkan bauran energi terbarukan," kata Sekjen PAN ini di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Balikpapan.

Eddy percaya, akaelarasi transisi energi mampu mewujudkan kemandirian dengan mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Hal itu dapat menjadi upaya mengurangi ketergantungan pada impor dan energi fosil.

“Kita harus mengakselerasi penggunaan energi terbarukan. Sumbernya banyak, kita bisa menggunakan matahari solar, angin juga sedang dikembangkan, begitu juga Geotermal. Percepatan harus dilakukan agar kita bisa mengurangi impor energi yang selama ini menguras devisa negara," saran Eddy.

2 dari 3 halaman

Tantangan

Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (Istimewa)

Eddy mengakui, tantangan terbesar di sektor energi terbaru terbarukan adalah investasi yang mahal dan proses pengembangannya yang relatif lama. Contoh, ketika membangun PLTU batubara butuh kurang lebih dua tahun dan saat membangun sumber geotermal dibutuhkan kurang lebih tujuh sampai delapan tahun.

“Nah, karena investasi besar, tentu tarifnya juga lebih tinggi daripada tarif energi fosil yang lainnya. Terobosan untuk mengatasi tarif, pembebasan lahan, kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah masalah teknis dan bukan fundamental yang saya yakini bisa dicari jalan keluarnya,” rinci Eddy.

3 dari 3 halaman

Pengawasan

Eddy memastikan, Komisinya di Parlemen terus melakukan pengawasan terhadap masalah impor BBM, termasuk masalah penurunan lifting migas dan atensi pada transisi menuju energi terbarukan.

"Yang paling penting adalah jangan sampai kita terlalu terkooptasi atau fokus pada kegiatan kita di sektor energi fosil dan berjalan lambat dalam mengembangkan sektor energi terbarukan. Karena itu kami meminta Pertamina dan PLN sebagai pelaku usaha yang paling dominan di sektor itu bisa kemudian meningkatkan kinerjanya untuk mencapai Percepatan pertumbuhan energi yang lebih terbarukan," pungkas Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.