Reward and Punishment Kapolri Listyo Sigit Jadi Faktor Pendukung Perbaikan Citra Polri

Kapolri Umumkan Mutasi 25 Polisi Terkait Kasus Brigadir J — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterangan saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Sigit tidak menutup kemungkinan terkait proses pidana terhadap 25 personel polisi soal penanganan kasus tewasnya Brigadir J. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Salah satu hasil survei Litbang Kompas teranyar menunjukkan adanya perbaikan citra positif Polri, sebagai institusi penegak hukum. Angkanya kini berada paling puncak, yaitu 73,1 persen.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA), Adhe Nuansa Wibisono, mengapresiasi hasil survei dan capaian Polri yang terus memperbaiki diri. Dia mencatat, Polri melakukan evaluasi internal dan peningkatan profesionalitas.

“Prestasi ini didapatkan karena Polri telah melakukan pembenahan internal dan peningkatan profesionalisme. Lembaga Kepolisian membuktikan selama ini berupaya melakukan penegakan hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat”, kata Wibisono melalui keterangan tertulis diterima, Sabtu (22/6/2024).

Wibisono meyakini, perbaikan citra Korps Bhayangkara tak lepas dari peran kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengarahkan jajarannya untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua perkara yang ditanganinya yang tegas tanpa pandang bulu.

“Kapolri telah memerintahkan untuk menindak tegas anggotanya yang melanggar kode etik dan pidana seperti korupsi, judi online dan narkoba. Kemudian memberikan penghargaan terhadap polisi yang berprestasi,” jelas Wibisono.

Wibisono percaya, mekanisme reward dan punishment yang menjadi standar dalam kinerja Polri diterapkan dengan baik oleh Kapolri. Sehingga, secara struktural berdampak pada pembenahan lain, salah satunya transparansi finansial.

2 dari 2 halaman

Polri Terbuka untuk Diawasi Publik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa kepada 35 personel Satgas Operasi Damai Cartenz. (Merdeka.com)

Diketahui, para pejabat Polri diperintahkan untuk patuh mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Data yang didapat menyebutkan laporan tingkat kepatuhannya saat ini sudah mencapai 95 persen. Artinya Polri serius membangun organisasinya menjadi lembaga negara yang transparan dan akuntabel,” kata lulusan Turkish National Police Academy ini.

Wibisono menyebut, Jenderal Listyo Sigit juga aktif menggaungkan konsep PRESISI yaitu Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan. Maka tidak heran, transformasi Polri berlangsung di era kepemimpinannya.

“Dan salah satunya dengan memperkuat pengawasan publik melalui aplikasi pengaduan langsung dari masyarakat yaitu Dumas Presisi. Aplikasi itu menjadi sarana koreksi publik yang langsung terhadap Kepolisian. Ini buki Polri telah berubah menjadi lembaga publik yang humanis dan terbuka”, Wibisono menandasi.