Sederet Fakta Proyek PSEL Sumur Batu yang Dibatalkan Pemkot Bekasi

Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad mengatakan pemenang lelang proyek PSEL diumumkan pada 20 November 2023, atau sehari sebelum dirinya dilantik. Kemudian seminggu setelah pelantikan, Gani diminta menandatangani penetapan pemenang lelang.

"Sebelum tanda tangan penetapan pemenang, kami meminta mendalami, karena saya tidak tahu proses dari awal. Supaya semua aman nyaman, maka kami minta review Inspektorat Kota Bekasi," kata Gani kepada awak media, Jumat, 21 Juni 2024.

Selain itu, lanjut Gani, pihaknya juga berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Liaison Officer (LO) dari Kejaksaan Negeri.

"Dan ternyata menurut pandangan ini, ada hal-hal yang menurut saya belum pas. Dan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, maka saya meminta kepada Kepala Pengadaan Barang/Jasa untuk membatalkan karena masih ranahnya," ungkap Gani.

Mantan Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bilang Nauli Harahap menjelaskan, berdasarkan instruksi Pj Wali Kota, LKPP kemudian melakukan audiensi ke sejumlah instansi terkait, di antaranya Kemendagri, KPK, Menko Marves dan Kejaksaan Negeri.

Dari hasil audiensi, ujar Bilang, Kemendagri menemukan, bahwa Perwal Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemilihan Mitra Kerja Sama Pengolahan Sampah yang menjadi dasar panitia untuk melaksanakan tender, bertentangan dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020.

"Sehingga hasil pemilihan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum," ucap Bilang.

Pemenang Lelang Proyek PSEL Dibatalkan

Di samping itu, Dirjen Dinas Keuangan Daerah Kemendagri juga melayangkan surat pada 22 Maret 2024, yang menjelaskan bahwa skema Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) harusnya memerhatikan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, dimana dalam Pasal 32 disampaikan kesepakatan bersama KSDPK itu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini Pemkot Bekasi seharusnya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KSPBU), mengikuti ketentuan perundang undangan.

"Karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 22/2020 dan Junto UU Nomor 30/2014 tentang administrasi pemerintahan, maka ada potensi pelanggaran tingkat pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31/1999 Junto UU Nomor 20/2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pengumuman hasil pelaksanaan teknis pemilihan kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan dibatalkan dengan tidak melakukan penetapan. Jadi Pj Wali Kota sebagai kepala daerah tidak melakukan penetapan pemenang," tegasnya.

Bilang menambahkan, pihaknya telah menyampaikan surat pembatalan kepada konsorsium dan secepat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya Pemkot Bekasi akan melakukan revisi terhadap regulasi yang ada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan persiapan pelaksanaan pemilihan ulang.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim mendukung langkah Pemkot Bekasi yang membatalkan kerja sama dengan pemenang lelang proyek PSEL. Arif mengaku pihaknya juga telah merekomendasikan upaya serupa saat rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, selaku leading proyek PSEL.

"Kami sudah menyampaikan penolakan saat rapat dengan DLH Kota Bekasi beserta bagian kerja sama sejak tiga bulan lalu. Kami melihat banyak anggaran daerah yang harus terserap ke proses PSEL itu jika berlanjut. Sehingga merekomendasikan untuk tidak diteruskan," ungkap Arif.

Menurutnya, sebagai mitra kerja DLH Kota Bekasi, Komisi II tidak pernah bertemu dengan konsorsium pemenang lelang proyek PSEL. Komisi II bahkan sudah sering mengundang untuk bertemu, namun tak pernah terealisasi.

"Padahal kita kan ingin melihat sejauh mana kesusksesan investor dari China itu dalam mengolah sampah menjadi energi listrik, jangan hanya katanya saja," tandas Arif.

Dukungan GP Ansor Sumur Batu

Ranting GP Ansor Sumur Batu Bantargebang juga mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang telah membatalkan konsorsium pemenang lelang proyek PSEL Sumur Batu.

Dukungan Ansor berdasarkan banyaknya dugaan kejanggalan serta tidak adanya transparansi pada proyek senilai Rp 1,5 triliun itu. Masyarakat sekitar, khususnya yang terdampak sampah juga dikabarkan tidak dilibatkan dalam proses lelang.

"Yang pada akhirnya diketahui prosesnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri Nomor 22 Tahun 2020)," kata Ketua GP Ansor Kelurahan Sumur Batu, Muhammad Zaenudin dalam keterangannya, Minggu, 23 Juni 2024.

Sementara Sajekti Rubiyah juga menyebut pembatalan pemenang proyek PSEL oleh Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, sudah melalui pertimbangan yang matang dari segi aturan. Bahkan sudah dikonsultasikan dengan berbagai kementerian/lembaga, seperti KPK, Kemendagri dan permohonan Legal Opinion kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

"Pembatalan proyek PSEL yang ditandatangani di zaman Pak Tri dan dibatalkan oleh Pak Pj Wali Kota, pastinya sudah dipertimbangkan. Apalagi beliau (Gani Muhamad) sebagai Ka Biro hukum Kemendagri, dalam mengambil kebijakan pasti dipertimbangkan dari segi aturan. Pembatalan lebih bagus karena biar agar tidak terjadi masalah dikemudian hari," tandas Sajekti.

(Bam Sinulingga)