Menko PMK: Kalau Orang Pinjam Nama atau Nomor Rekening Tolak, Itu untuk Judi Online

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat untuk menolak apabila ada orang yang meminjam nama atau nomor rekening dengan iming-iming imbalan.

Menurut dia, banyak orang menggunakan modus tersebut untuk dipakai transaksi judi online.

"Terutama ibu-ibu dan bapak-bapak di desa-desa, kalau ada orang pinjam nama atau pinjam nomor rekening dengan imbalan jangan dilayani, harus ditolak," kata Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor PMK  Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).

"Itu nama dan dan rekening itu akan digunakan untuk judi online oleh yang bersangkutan atau mungkin dijual kepada pihak lain," sambungnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat yang memberikan nama dan nomor rekening dapat disebut pelaku judi online karena  ikut memfasilitasi. Muhadjir menyebut mereka dapat diancam enam tahun penjara.

"Ingat bahwa orang yang memfasilitasi judi online itu penjara. Jadi ancamannya 6 tahun menurut undang-undang ITE pasal 45 ayat 2, atau denda Rp1 miliar, termasuk tadi itu kalau memberikan kesempatan nama dan rekeningnya dipakai, maka itu termasuk juga pelaku dari perjudian itu sendiri," jelas Muhadjir.

Semengara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menuturkan hampir semua provinsi di Indonesia sudah terpapar judi online.

Adapun Jawa Barat menjadi provinsi dengan transaksi judi online terbanyak berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Yang paling di atas, Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8 triliun, Jawa Barat," ujar Hadi.