Kemendagri Minta Pemda Beri Pelayanan Cepat, Tepat, dan Aman ke Wajib Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) Bangka Belitung mengembangkan inovasi dan reformasi manajemen pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan teknologi informasi.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Pasca Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) yang dilaksanakan di BW Suite Hotel Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (27/6/2024).

Maurits menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan strategis ini dalam upaya mengimplementasikan sinkronisasi program Pusat dan Daerah, khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini penting dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

“Melalui Forum Rapat Koordinasi Nasional ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini, karena selain sebagai ajang Silaturahmi, juga sekaligus sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Perintah Daerah,” tutur Maurits.

Lebih lanjut, Maurits mengimbau agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak (WP) dengan cepat, tepat, murah, aman dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

“Saat ini masyarakat menginginkan pemerintah yang responsif dan produktif, serta mampu memberikan solusi-solusi dalam percepatan pembangunan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga negara dituntut untuk dapat hadir dan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat,” tegas Maurits.