Angka Kemiskinan di Jateng Turun, Nana Sudjana Minta Semua Pihak Tetap Bekerja Keras

Dalam upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Nana menjelaskan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial. Pun dengan instansi-instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan lainnya.

"Saya minta agar terus mengupayakan program yang efektif menurunkan kemiskinan dan menghasilkan terobosan baru," jelasnya.

Nana menyebutkan, beberapa upaya yang perlu ditingkatkan diantaranya  menjaga stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian yang positif, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin terutama miskin ekstrem.

"Ini harus dilakukan dengan tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Kita juga harus rajin ikuti perkembangan dan turun ke lapangan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan mengatakan yang mengalami penurunan bukan hanya persentase angka kemiskinan, tapi juga indeks kedalaman kemiskinan.

"Ada fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi penurunan kemiskinan. Di antaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat, Perekonomian tumbuh Perekonomian triwulan I/2024 tumbuh sebesar 4,97 persen (y-on-y), dan Penurunan Inflasi Tahun ke Tahun Inflasi pada periode Maret 2024 terhadap Maret 2023 (3,40 persen)," katanya.

Dadang mengatakan penurunan persentase penduduk miskin juga dipengaruhi dengan intervensi kemiskinan ekstrem yang selama ini digalakkan oleh pemerintah. Persentase kemiskinan sebesar 10,47 persen ini merupakan yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sebelum covid persentasenya juga masih di atas 10,47 persen.

"Dari catatan kami memang 10,47 persen ini memang yang paling rendah," jelasnya.

(*)