Plt Sekjen Kemendagri Soroti Ketersediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kemendagri Minta Daerah yang Angka Inflasi Tinggi untuk Koreksi Langkah Pengendalian — Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Liputan6.com, Jakarta Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir menyoroti ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani. Ia pun menyebut bahwa persoalan pupuk masih banyak disuarakan oleh para petani, khususnya penyaluran yang terjadi di kios pupuk.

Tomsi membeberkan, persoalan pupuk yang masih terjadi seperti jumlah yang sangat terbatas di kios, penebusan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi, adanya pungutan liar penebusan pupuk bersubsidi di tingkat petani, serta pupuk diperjualbelikan kepada yang tidak berhak, dan ada kios yang membolehkan pembelian pupuk bersubsidi dengan syarat membeli pupuk non-subsidi.

“Ini syarat dari mana ini dan ini melanggar dan ini memberatkan, permainan kios ini,” bebernya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Tomsi meminta pemerintah daerah melalui kepala dinas terkait agar mendata kios yang bermasalah.

"Terlebih penentuan kios berdasarkan rekomendasi dinas terkait, sehingga berbagai keluhan perlu ditindaklanjuti dan pendataan kios yang bermasalah juga diperlukan agar dapat dilakukan tindakan seperti penggantian," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Jadi Prioritas Pemda

Kemendagri. — Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/7/2024). (Foto: Istimewa)

Tomsi mengungkapkan, pihaknya bersama PT Pupuk Indonesia sudah sepakat untuk menentukan kios distributor yang berjalan tidak sesuai aturan.

“Saya bersama dengan Direktur [Utama PT Pupuk Indonesia] sudah sepakat siapa kios distributor yang bermain tidak sesuai aturan tidak ada itu namanya nebus pupuk subsidi harus juga nebus pupuk yang nonsubsidi, tidak ada itu, subsidi ya subsidi,” ungkapnya.

Tomsi meminta kepada semua pihak agar persoalan pupuk menjadi prioritas Pemda, termasuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) maupun pihak terkait lainnya, sehingga dapat segera ditangani. Menurutnya, keberadaan pupuk sangat penting dan menjadi salah satu penentu keberhasilan panen.

“Jangan kita biarkan berlarut-larut bertahun-tahun masalah ini tidak pernah selesai,” ujarnya.

Selain itu, Tomsi juga menekankan pentingnya evaluasi secara menyeluruh terhadap ketersediaan maupun penyaluran pupuk bersubsidi.

"Saya mengimbau agar Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, KP3, serta aparat penegak hukum dapat memperbaiki permasalahan di lapangan," ucapnya.

3 dari 3 halaman

Stok Pupuk Bersubsidi Aman

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan bahwa saat ini stok pupuk bersubsidi masih cukup memenuhi kebutuhan. Ia menyebut, terkait masih banyak petani yang belum melakukan penebusan, pihaknya bersama Kementerian Pertanian sepakat akan terus memperbarui data tersebut.

"Sebab, berbagai kemungkinan bisa terjadi seperti belum tibanya musim tanam di daerah tertentu atau ada petani yang sudah pindah tempat tinggal," katanya.

“Kami bersama dengan Kementerian Pertanian mencoba memutakhirkan kembali data ini,” imbuh Rahmad.

Selain itu, ia berkomitmen untuk menindak pihak-pihak yang melanggar aturan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Rahmad mengatakan, PT Pupuk Indonesia selalu berkoordinasi dengan KP3 termasuk Satgas Pangan Polri dalam memantau penyaluran pupuk di lapangan.

“Apabila ada yang tidak sesuai dengan aturan, maka komitmen kami akan melakukan tindakan tegas,” tegas Rahmad.

(*)

Pemerintah Indonesia Akan Kirim Bantuan untuk Korban Tanah Longsor di Papua Nugini