Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Buka Acara Gerakan Indonesia Tertib, Harap Bisa Tertibkan Masyarakat Indonesia

Sementara itu, turut hadir Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2024 Brigjen TNI M Sujono menyampaikan Rembuk merupakan proses musyawarah yang mengedepankan suasana yang penuh kebersamaan dan gotong royong.

Lalu, kata dia, mencerminkan nilai-nilai demokratis dan partisipatif untuk mewujudkan budaya tertib.

"Gerakan Indonesia Tertib difokuskan pada tiga hal yaitu peningkatan perilaku tertib dalam penggunaan ruang publik, tertib berlalu lintas dan tertib administrasi kependudukan," ucap Sujono.

"Program Gerakan Indonesia Tertib dimaksudkan untuk mengejawantahkan nilai strategis instrumental revolusi mental yaitu gotong royong. Rembuk Gerakan Indonesia Tertib ini dilaksanakan dengan maksud meningkatkan kesadaran berbudaya tertib dengan membentuk agen-agen perubahan Gerakan Indonesia Tertib," tandas dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, dilansir dari Antara, Senin 1 Juli 2024.

Menurut Hadi, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 jika dilakukan pencadangan. Kini, Hadi beserta jajarannya tengah mengupayakan PDNS 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara.

Salah satunya yakni dengan melakukan pencadangan data dari cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam. Untuk diketahui, hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan lokasi fisik alternatif.

Tak hanya itu, Hadi juga mengupayakan adanya perlindungan data yang berlapis dengan mencadangkan data PDNS 2 dengan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

"Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan, cloud cadangan ini secara zonasi, jadi nanti data-data yang sifatnya umum kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," kata Hadi.

Dengan penguatan pencadangan data itu, Hadi memastikan PDNS 2 sudah bisa beroperasi bulan ini sehingga seluruh instansi pemerintah bisa kembali melayani masyarakat.