Digugat Warga Jaksel Rp3 Triliun, Waskita Karya dan Kedubes India Mangkir di Sidang PN Jaktim

Kuasa hukum 24 warga yang melaporkan gugatan, David Tobing menyampaikan, warga menggugat PT Waskita Karya, Kedubes India, dan PT Bita Enarcon Engineering lantaran dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum pada 14 Juni 2024.

Menurutnya, warga yang bertempat tinggal di belakang lokasi proyek menolak rencana tersebut karena merasa tidak dilibatkan.

"Para Tergugat ini diduga keras telah memanipulasi perizinan pembangunan karena pembangunan dilakukan tanpa adanya Amdal dan Izin Lingkungan," ujar David.

Pemprov DKI Jakarta disebutnya telah beberapa kali meminta Kedubes India untuk bertemu warga secara langsung, namun tidak pernah dilakukan. Sementara masyarakat juga telah meminta PT Waskita Karya untuk tidak melanjutkan proyek lantaran tidak mempunyai Amdal dan Izin Lingkungan.

“Manipulasi perizinan tersebut jelas pelanggaran hukum yang dilakukan secara sistematis dan masif, kok kita mau dijajah oleh negara lain?,” ungkapnya.

Atas dasar itu, sambung David, warga menuntut penggantian kerugian immateriil sebesar Rp 3 triliun.

“Kami sangat menyesalkan Kedutaan India tidak menghormati hukum, bahkan malah melanggar hukum di Indonesia dan juga PT Waskita Karya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai prinsip AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif Dan Kolaboratif telah mencoreng citranya karena turut melanggar hukum dan peraturan yang ada,” David menandaskan.