Hasyim Asy'ari Dipecat karena Cabul, PKS Ungkap Bobroknya Pemilihan Komisioner KPU

DKPP Berhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila — DKPP memberhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait tindak asusila. Dalam putusannya, DKPP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Mardani Ali Sera menyebut komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini adalah orang-orang "pesanan".

Pernyataan itu dilontarkan Mardani terkait keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya lantaran kasus asusila.

Prabowo Lantik Iffa Rosita Jadi Anggota KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

"Saat pemilihan komisoner ini, fit proper test tiga hari, tapi hari kedua bocor komisioner yang akan terpilih siapa. Saya sempat diundang di salah satu TV, saya bilang 'kalau ini besok dipilih, berarti memang ada skenario', dan itu buruk," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Mardani berharap, ke depan komisioner KPU yang terpilih bukan pesanan lagi seperti saat ini. "Karena kasus sekarang bisa jadi skenario, itu terbukti bahwa ada pesanan-pesanan. Jangan lagi ada pesanan. Ada banyak komisioner bagus yang saat paparan dan track record-nya bagus tidak terpilih, sedih," bebernya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengamini bahwa seleksi pimpinan KPU tersebut ada tarik menarik kepentingan. "Saya tidak menyangkal pertanyaan itu," kata Mardani.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan menghormati putusan DKPP tersebut. Namun, ia menyoroti moral dan integritas Hasyim Asy'ari. Ia menilai seharusnya pemimpin bisa menjaga dua hal tersebut.

"Buat saya yang penting ini pelajaran penting untuk semua pihak, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Nah ini kan soal moral, soal integritas, soal ini yang harus memegang apa namanya itu kekuasaan, itu harus betul-betul menjaga ya," kata Ma'ruf Amin di Surabaya, Jawa Timur dikutip dari rekaman yang diterima, Kamis (4/7/2024).

Baca: Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Dipecat karena Terbukti Cabul, Begini Kronologinya

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI. Hasyim Asy'ari dipecat lantaran terbukti melanggar etik dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan...

2 dari 3 halaman

Ketua KPU Dipecat karena Cabul, Wapres: Jangan Main-main dengan Moralitas

Ma'ruf mengingatkan bahwa pemecatan Hasyim adalah peringatan bagi semua pejabat agar tidak main-main dengan moral dan integritas.

"Ini peringatan. Jadi jangan-jangan main-main, nanti seperti apa yang terjadi di KPU. Berarti kalau ada yang lain, pasti akan terjadi lagi. Karena itu, buat saya ini menjadi pelajaran yang penting untuk pemegang moralitas kemudian juga integritas," kata Ma'ruf Amin.

Menurut Ma'ruf kasus Hasyim Asy'ari adalah oknum bukan cerminan sikap lembaga KPU. "Itu hanya perorangan ya. Artinya, hanya dia sebagai ketua saja. Nah ini pelajaran justru bagi para pemegang kartu kekuasaan," kata dia.

Ma'ruf juga meyakini, setelah Hasyim Asy'ari dipecat tidak akan mengganggu kinerja dan persiapan KPU menjelang pilkada serentak.

"Kan masalah tugas KPU kan tidak hanya di tangan 1 orang, tapi tugas tim. Karena itu saya yakin bahwa karena tugasnya tugas tim, nah ini bisa berjalan dengan baik. Itu saya kira," kata Ma'ruf Amin.

3 dari 3 halaman

Kebijakan KPU Dinilai Banyak yang Aneh, Diduga karena Perilaku-perilaku Tidak Terpuji

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow menilai, putusan tersebut sudah ditunggu banyak orang. Sebab semestinya, pemberhentian Ketua KPU RI sudah dilakukan dalam dalam kasus asusila sebelumnya.

"Meski agak terlambat, putusan DKPP ini sudah tepat agar tak jatuh korban lagi ke depan," kata Jeirry melalui pesan singkat diterima, Kamis (4/7/2024).

Jeirry menegaskan, putusan pemberhentian terkait menunjukkan bahwa KPU memiliki persoalan internal yang akut. Contohnya, banyak kebijakan yang aneh dan tak sesuai dengan nilai, prinsip dan norma pemilu yang baik dan benar.

"KPU seolah abai dengan banyak substansi berpemilu yang baik dan benar. Banyaknya masalah dan kontroversi yang muncul terkait dengan KPU dalam menjalankan tahapan pemilu sebelumnya dan pilkada kini, agaknya sedikit banyak dipengaruhi oleh perilaku-perilaku yang tak terpuji, yang selama ini memang tak terungkap ke publik," kritik dia.

Jeirry berharap dengan pemberhentian Hasyim Asy'ari, KPU bisa berbenah dan menjadi penyelenggara pemilu yang lebih baik.

"Harapannya KPU dapat memperbaiki diri dan bisa lebih profesional dan independen dalam melaksanakan tahapan pilkada serentak," dia menandasi.