Effendi Simbolon Usul Kabinet Prabowo Dipilih Lewat Fit and Proper Test

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon berharap, kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dipilih lewat uji kelayakan atau fit and proper test oleh publik.

Menurut Effendi, hal ini dilakukan agar pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani rakyat. Ia pun menyindir, kinerja sejumlah menteri Presiden Jokowi yang tidak maksimal.

"Di era Pak Prabowo nanti, ini enggak boleh ada kompromi. Kami berharap memilih kabinetnya kalau perlu fit and proper test semua lah, lewat publik. Jangan karena suka, bagus gayanya aja. Separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Effendi mengatakan, kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 harus menjadi perhatian Prabowo, terutama dalam memilih menteri di kabinet pemerintahannya mendatang.

"Jadi saya berharap di kabinet Pak Prabowo jangan memilih karena like and dislike lah. Kalau perlu kayak model di Malaysia, 3 minggu tidak perform, take down, pecat. Jadi, orang ada rasa takutnya," ucap Effendi.

Sebelumnya, Effendi Simbolon menyayangkan langkah Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya. Menurut dia, yang seharusnya mengundurkan diri dan dipecat adalah Menkominfo Budi Arie.

"Harus menterinya yang mundur. Kalau enggak mundur, ya dipecat," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Effendi Simbolon mengungkapkan, pihak yang tepat untuk bertanggungjawab atas perestasn PDNS adalah pengguna anggaran, yakni menteri.

"Jadi pertanggungjawabannya memang setara harus dengan pengguna anggaran yaitu menteri bahwa dirjen-dirjen yang ingin memulai dengan satria saya kira boleh-boleh saja," tuturnya.

"Tapi satria dong menteri dengan ini saya ambil tanggung jawab saya menyatakan mundur demi perbaikan kedepan dan demi menjaga harkat Pak Presiden Jokowi begitu dong," sambungnya.

Menurutnya, permasalahan peretasan PDNS 2 ini sangat fatal, sehingga, yang berhak bertanggung jawab adalah menterinya.

"Iya enggak bisa, karena ini kan kesalahannya fatal sekali. Ini kan ada suatu yang harus diaudit harus dilakukan audit forensik ya. Karena ini serius sekali jadi kita memang bukan hanya soal data ya tapi soal koordinasi kepemimpinan luar biasa ya lemah," ujar Politikus PDIP ini.