Kisruh soal Impor Beras, DPR Bisa Bergerak dengan Buat Pansus

"Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan eskpor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor," tegas Bayu.

Saat ini, Bulog masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk dengan melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi serta pihak jalur pengiriman.

"Perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen," imbuh Bayu Krisnamurthi.

Terkait isu mark up impor beras berkenaan dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group, ternyata entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," kata Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto.

Saat ini, Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan (Kemendagri) sebesar 3,6 juta ton pada 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton.

Direktur Transformasi & Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska menyampaikan, impor dilakukan pihaknya secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional, serta mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

"Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang tepercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami," tutur dia.

Sumber: Merdeka.com