Pesan Kapolda Metro Jaya pada Jajaran: Selalu Berikan Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat

Karyoto menjelaskan pihaknya juga telah mengajukan untuk menutup (takedown) sejumlah alamat situs atau domain yang terindikasi praktik judi online.

"Beberapa waktu yang lalu sudah mengajukan beberapa akun-akun, kalau 'takedown' itu domainnya Kominfo ya. Tentunya dari kami melakukan Cyber Patroli kalau ada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan kita laporkan untuk di-'takedown'," katanya.

Karyoto menambahkan pihaknya bersama Mabes Polri juga bersama-sama melakukan kegiatan patroli siber terhadap situs judi "online".

"Mabes Polri juga sama giatnya karena mungkin dari sisi IT Mabes Polri lebih komplet alatnya sehingga 'takedown' itu sebuah keharusan," ungkapnya.

Karyoto juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bermain judi "online" karena dampaknya sangat merusak dan merugikan.

"Saya mengimbau kepada masyarakat berhentilah (bermain judi 'online') itu merugikan dan merusak," kata Karyoto.

"Stop gambling, stop untung-untungan, mari kita fokus pada kehidupan. Artinya kalau orang hidup butuh makan, kita harus cari kerja, cari kerja yang baik," jelas Karyoto.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi menambahkan, pihaknya bakal menindak tegas personel yang kedapatan bermain judi "online".

Ade Ary menjelaskan tindakan tegas tersebut dimulai dari proses tindakan disiplin. Kemudian hukuman disiplin kode etik dan apabila melakukan tindak pidana juga akan diproses secara proporsional sesuai SOP.

Menurut Ade Ary, pihaknya juga secara rutin memeriksa ponsel para personel wilayah hukum Polda Metro Jaya namun sampai sekarang belum ditemukan bukti keterlibatan dalam judi daring.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan bahwa pihaknya bakal menuntaskan berkas kasus dugaan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang belum dinyatakan lengkap atau P21.

Menurut Karyoto hal ini dikarenakan pihaknya tengah mengusut pertemuan Firli dan SYL di GOR Tangki Mangga Besar, Jakarta Barat, dengan pasal 36 juncto pasal 65 UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin Pasal 36 agak belakang, kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap," kata Karyoto saat ditemui di Jakarta, Jumat 5 Juli 2024, seperti dilansir Antara.

Karyoto juga menyebutkan semuanya diperlukan koordinasi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Tapi karena kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara makanya agak lambat kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus," katanya.

"Mohon waktu, semuanya perlu koordinasi, hal-hal yang belum dipenuhi segera dipenuhi, keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pasal yang pertama maupun pasal yang kedua," jelas Karyoto.