KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Timwas Haji soal Dugaan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Pansus Angket Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah mengatakan, alasan dibentuknya panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Sebab, bukan hanya karena ada indikasi pelanggaran terhadap payung hukum yang berlaku, tetapi juga adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB Semmi) meminta KPK bisa ikut serta dalam menanggapi temuan timwas haji DPR tersebut.

"Praktek curang oknum petugas haji ini bermula dari jual-beli kuota pemberangkatan haji. Ada 8.400 kuota haji reguler yang dialihkan ke haji khusus yang biayanya jauh lebih mahal," duga Bendahara Umum PB Semmi, Achmad Donny melalui keterangan pers diterima, Kamis (11/7/2024).

Tidak cukup hanya mengalihkan kuota haji reguler ke haji khusus, lanjut Donny, pada prakteknya diduga pula para oknum tersebut ‘menakut‐nakuti’ jamaah menunda keberangkatannya jika tidak membayar biaya furoda Rp 300 juta.

"Jadi kalau tidak mau ditunda harus keluar uang lagi. Ini jelas praktek korupsi dengan cara jual-beli kuota haji,” sebut Donny.