Pakar Hukum Kritisi Revisi UU Wantimpres, Dipandang Hilangkan Semangat Reformasi

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden akan mengubah nomenklatur yang semula merupakan Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Menyangkut soal perubahan nomenklatur yang tadinya itu Dewan Pertimbangn Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kata Supratman, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia menjelaskan, perubahan nomenklatur itu berasal dari aspirasi fraksi-fraksi yang ada di DPR. Diketahui, dalam rapat pleno sembilan fraksi menyetujui atas perubahan tersebut.

"Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu," jelas dia.

Namun, dia menegaskan, adanya perubahan nomenklatur tidak akan merubah fungsi dari dewan pertimbangan agung.

"Tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," imbuh dia.

Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat. Menurutnya, Jokowi punya pengalaman yang baik di pemerintahan.

Terbaru, DPR sudah menyetujui adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dalam RUU tersebut terdapat perubahan nomenklatur semula Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Saya berdoa dan saya yakin, saya harapkan Pak Jokowi jadi anggota dewan pertimbangan agung ke depan. Dia punya pengalaman wali kota, gubernur, presiden," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Ara, sapaan akrabnya mengatakan, Jokowi dan Prabowo punya hubungan yang sangat baik. Menurutnya, Jokowi pantas menjadi anggota DPA.

"Hubungan dengan presiden terpilih juga luar biasa baik, dengan partai, dengan masyarakat. orang yang paling pantas Jokowi," ucap eks politisi PDIP ini.

Ara menyebut, jika Jokowi menjadi DPA bukan bermaksud untuk mengawasi pemerintahan. Tetapi, Jokowi bakal membantu memberikan saran ke Prabowo.

"Kan memberikan pertimbangan, itu bukan mengawasi. memberikan pertimbangan masukan nasihat, saran, kepada prabowo. saya rasa itu posisi DPA," pungkasnya.