Ini yang Menjadi Fokus dari Pansus Haji, Salah Satunya Bahas Manajemen Keuangan

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VIII DPR yang juga pengusul hak angket pansus haji, Selly Andriany Gantina menyatakan, pansus akan fokus membahas pengalihan dan juga manajemen keuangan haji yang diduga bermasalah.

"Dari pengalihan kuota haji automatis kita akan bicara juga soal keuangan yang menyangkut nilai manfaat. Karena dari yang sudah di sepakati dengan Panja komisi 8 beserta kementerian agama, ada 8400 kuota jamaah haji reguler yang dialihkan jadi haji khusus," kata Selly pada wartawan, Minggu (14/7/2024).

Menurut dia, Kementerian Agama (Kemenag) harus bisa memberikan penjelasan terkait pengalihan kuota tambahan haji, dari haji reguler ke haji khusus.

"Karena secara aturan keuangan, kalau pun itu dialihkan dia kan harus menggunakan proses aturan keuangan, tidak boleh begitu saja. Karena harus mendapat persetujuan dari DPR juga tidak bisa senaknya saja mengalihkan keuangan tersebut," kata Selly.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” kata Luluk kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Pengawasan Haji DPR.

"Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi," ucap dia.

Untuk mendalami indikasi itu, kata Luluk, Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI akan memanggil para pihak terkait.

"Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” ucapnya.