Pansus Angket Haji Dipastikan Akan Mulai Bekerja pada Juli 2024

Pansus menurut Wahyu juga mempertimbangkan investigasi ke Arab Saudi secara langsung.

"Kami menilai opsi tersebut patut dipertimbangkan khususnya untuk menyelidiki portofolio dan kinerja para syarikat atau vendor yang telah ditunjuk oleh Kemenag selama pelaksanaan haji, apakah pemilihan mereka sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah mereka sudah melakukan pelayanan sesuai dengan kesepakatan," tegasnya.

Sementara terkait target pansus haji, Wahyu membeberkan bahwa target adalah untuk menyelidiki apakah ada dugaan malpraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan haji.

"Jika memang terbukti, maka DPR tidak akan ragu untuk menindaklanjutinya bekerjasama dengan pihak berwajib," tegas dia.

Target kedua, lanjutnya, mendorong perbaikan kualitas layanan haji dari segala aspek. "Momentum angket haji ini semakin mendorong urgensi untuk memisahkan urusan haji dari Kementerian Agama karena mempertimbangkan kompleksitas isu yang ditangani sehingga dibutuhkan badan setingkat Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden," pungkasnya.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyatakan, Pansus Haji diperlukan sebab masalah terkait haji selalu berulang setiap tahun meski sudah ada evaluasi.

"Kami prihatin dengan apa yang dilakukan Kemenag, evaluasi setiap tahun tapi selalu berulang apa yang disampaikan jamaah kita," kata dia pada wartawan, dikutip Senin (15/7/2024).

Wanita yang juga merupakan pengusul hak angket Pansus Haji ini menuturkan, dengan adanya sikap dari DPR ini diharapkan masalah laten dari pelaksanaan haji bisa berhenti di tahun ke depan, meskipun presiden ataupun menteri berganti.

"Ke depan 5,4 juta jamaah haji yang waiting list, siapapun presidennya dan siapapun menterinya pelayanan jamaah haji bisa dilayani lebih baik," tutur Selly.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, selain permasalah manajemen kuota dan keuangan haji, pekerjaan besar Kemenag yang juga akan dibahas di Pansus adalah terkait visa dan keimigrasiaan.

"Kita punya masalah lain, visa ziarah, visa-visa umroh dan bagiamana pemerintah Arab Saudi memberikan visa umroh waktu 90 hari, dan mereka melakukan sweeping dan hingga kini banyak (jamaah Indonesia) belum kembali," ungkap Selly.

"Nah ini PR-PR akan jadi pembahasan pansus ke depan. Bagaiamana menertibkan keimigrasian," pungkasnya.