DPR: Harga BBM Nonsubsidi Layak Naik Agar Tak Bebani APBN

Liputan6.com, Jakarta - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Pertamina layak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax series agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan sejak Maret 2024 BUMN tersebut sudah menahan harga, meski ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.

Sementara itu, lanjutnya, impor BBM dilakukan oleh Pertamina dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas BBM yang diimpornya.

"Ini membebani APBN dan 'cashflow' Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," katanya seperti dilansir Antara.

Menurut dia penyesuaian harga BBM nonsubsidi bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat.

Selain itu, tambahnya, diharapkan agar kenaikan tidak menjadikan disparitas harga antara BBM nonsubsidi dan BBM subsidi semakin besar.

Yang juga perlu diperhatikan, lanjutnya, bahwa mayoritas konsumsi BBM bukan terhadap BBM nonsubsidi, namun BBM dalam bentuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi.

Oleh karena itu, tambahnya, alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.

"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot, dan sebagainya," ujar Eddy Soeparno.