Menko Polhukam soal Usulan Dihapusnya Pasal Larangan Prajurit Berbisnis: Masih Dalam Proses

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Hadi Tjahjanto angkat bicara soal wacana adanya penghapusan pasal larangan prajurit TNI untuk berbisnis dalam revisi UU TNI.

Menurut dia, semua itu masih dalam pembahasan. Hadi mengungkapkan, pihaknya baru fokus pada pasal 47 mengenai jabatan sipil dan pasal 53 mengenai batas usia dinas keprajuritan.

"Ya ini kan masih dalam proses ya, kita utamanya untuk tni adalah pasal 47 dan 53. Namun terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan," kata Hadi usai acara Kompolnas di Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024).

Karena sampai saat ini, lanjut dia, pihaknya masih menunggu usulan lain dari TNI dalam menambah dan melakukan revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004.

"Kemudian TNI juga akan menambah pasal pasal dalam revisi," jelas Hadi.

Hadi mengklaim, dalam revisi UU TNI ini adalah menciptakan sebuah aturan yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

"Diantara ancaman ancaman yang sekarang sudah nyata ancaman global, adalah ancaman siber crime, ancaman biologi, dan ketiga adalah ancaman kesenjangan. Dan ini akan dijabarkan dalam bentuk operasi militer selain perang," klaim dia.

"Yang tujuannya adalah operasi non kinetik, termasuk, OMSP juga akan membahas operasi kinetik," jelasnya.

Oleh sebab itu, Hadi menjelaskan pemerintah masih terus menampung masukan-masukan selama tahapan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sampai dengan Agustus 2024 sebelum diserahkan ke DPR.

"Ini semua akan dalam satu pembahasan, masuk di dalam DIM, oleh sebab itu tni dan polri terus memberi masukan masukan, untuk perbaikan sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kekinian," kata dia.