Subsidi BBM Tepat Sasaran Dimulai September, Komisi VII DPR: Skema Harus Berkeadilan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memulai kebijakan subsidi BBM tepat sasaran mulai 1 September 2024 mendatang Merespons hal ini, Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta skema subdisi tepat sasaran disiapkan dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan prinsip berkeadilan. 

“Berkeadilan itu prinsipnya adalah yang berhak atas subsidi dimudahkan untuk mendapatkannya, sementara yang tidak berhak atas subsidi maka dicegah dengan kebijakan yang konsisten,” kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

“Harus dipastikan bahwa saudara-saudara kita yang tidak mampu dan masuk dalam daftar DTKS itu berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Begitu juga Angkutan Umum, Ojol, UMKM dan warga tidak mampu lainnya yang tetap berhak mendapatkan subsidi energi,” sambungnya.

Sekjen PAN ini menyampaikan, skema yang dibuat harus tegas, konsisten dan dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah di Indonesia. 

“Pemerintah harus mempersiapkan seluruh perangkatnya untuk mencegah segala bentuk pelanggaran hukum dilakukan. Dan hal ini harus dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah tanpa ada kelonggaran apa pun,”kata dia.

“Bentuknya bisa bermacam-macam mulai dari plat nomor, data DTKS maupun yang lainnya. Yang paling penting penegakan hukum harus dijalankan karena ini berkaitan dengan pengaturan subsidi dari negara,” lanjutnya.