Disdik DKI Kaji Usulan Sekolah Swasta Gratis: Kami Usahakan Akhir Tahun Selesai

Ilustrasi belajar, siswa, murid, pelajar, sekolah, SMA. (Photo by Ed Us on Unsplash)

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tengah mengkaji usulan anggota dewan terkait kebijakan sekolah gratis tak hanya bagi satuan pendidikan negeri, tetapi juga sekolah swasta.

Pelaksana Tugas (Plt) Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, usulan sekolah swasta gratis di Jakarta mempunyai peluang besar untuk diimplementasikan.

KJP Bakal Dihapus Bila Program Sekolah Swasta Gratis Diberlakukan? Ini Kata DPRD Jakarta

"Kami masih dalam tahapan pengkajian. Kemungkinan ada harapan diimplementasikan di Pemprov DKI Jakarta," kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Kajian, lanjut Budi membahas ihwal detail keseluruhan kebijakan sekolah gratis. Menurut Budi, pengkajian dan perhitungannya harus dilakukan secara matang.

Budi berharap, kajian itu dapat segera dirampungkan pihaknya pada akhir 2024. Sehingga, penerapan kebijakan sekolah swasta gratis bisa terealisasi pada 2025.

"Kami usahakan akhir tahun selesai," kata Budi.

2 dari 3 halaman

Revisi Perda

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan untuk mewujudkan usulan sekolah gratis di Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda meminta agar Pemprov memprioritaskan Perda itu masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

Nantinya, ujar Oman aturan tentang sekolah gratis untuk negeri maupun swasta di Jakarta bisa dituangkan dalam Perda Pendidikan tersebut.

"Pendidikan gratis prioritas harus diwujudkan untuk menjamin keadilan agar seluruh anak Jakarta mendapat pendidikan yang berkualitas," dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, Oman berharap program sekolah gratis akan mampu mewujudkan kesetaraan perlakuan dan kualitas pendidikan bagi siswa yang bersekolah di negeri maupun swasta di Jakarta.

Dengan begitu, ujar Oman mimpi anak-anak Jakarta yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan gratis bisa terwujud.

"Itu harus diatur dalam revisi Perda Pendidikan. Maka harus ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan gratis untuk warga Jakarta," jelas Oman.

3 dari 3 halaman

Perda Pendidikan

Adapun revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan telah diusulkan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.