Anak Mantan Gubernur Maluku Utara Dicecar Penyidik KPK Soal Aset Milik Ayahnya

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelusuri dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK).

Dalam penelusurannya penyidik turut memeriksa dua orang saksi.

Profil Fitroh Rohcahyanto, Eks Jaksa yang Kini jadi Pimpinan KPK
Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Bakal Panggil Anggota DPR Anwar Sadad Sebagai Tersangka
Relawan Sebut Kejati Banten Politisasi Hukum, Pengacara: Wawan Belum Terima Surat Pemeriksaan

"Hari ini Senin (22/7), KPK melakukan pemeriksaan saksi dugaan TPK/TPPU dengan Tersangka AGK, (di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara)," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Senin (22/7/2024).

Tessa mengatakan dua orang tersebut hadir dan diperiksa di gedung Merah Putih KPK. Mereka diperiksa perihal asset yang dimiliki oleh Kasuba.

"Didalami terkait dengan Asset AGK dan Usaha/ Bisnis yang dimiliki oleh AGK," jelasnya.

Berdasarkan sumber yang dihimpun, salah satu saksi yang diperiksa penyidik yakni anak dari Kasuba, yakni Muhammad Thariq Kasuba alias MTK. Dia merupakan Komisaris PT Fajar Gemilang.

Sementara satu orang lagi yakni seorang wiraswasta bernama Edi M Batubara (EBB) alias Ucok.

Namun demikian, belum diketahui aset atau bisnis yang dimiliki oleh eks Gubernur Malut itu hingga akhirnya mencecar anankanya.

2 dari 2 halaman

Kasus Abdul Gani Kasuba

Di perkara ini merupakan hasil pengembangan dari pada kasus suap Abdul Gani Kasuba. Dia sendiri telah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Dalam dakwaannya, Abdul Gani diyakini telah melakukan tindak pidana korupsi dengan penerimaan suap senilai Rp5 Miliar dan USD60 ribu disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 Miliar dan USD30 ribu.

Jaksa pun mendakwa Abdul Gani Kasuba karena melanggar, pertama, Pasal 12 huruf a atau huruf b; dan kedua, Pasal 11 juncto Pasal 18; ketiga, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Maluku Utara
Abdul Gani Kasuba