Selamatkan Generasi Digital, Puan Dorong Dunia Digital Sehat untuk Anak Indonesia

Puan juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di dunia digital. Kemudahan akses internet tanpa pengawasan dapat membuat anak rentan menjadi korban kejahatan online seperti cyberbullying, sextortion, scam, hoax, child grooming, pornografi, eksploitasi, dan pelecehan seksual.

"Diperlukan kolaborasi multipihak baik dari Pemerintah, DPR, lembaga penegak hukum, pelaku dunia pendidikan, dan masyarakat itu sendiri untuk berkomitmen menciptakan dunia digital yang sehat dan ramah untuk anak,” tandas Puan.

Puan juga menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan).

"PR yang masih harus dilakukan Pemerintah ialah memastikan jaringan internet dan infrastruktur teknologi lainnya sudah tersebar ke seluruh daerah di Tanah Air, bukan hanya di kota-kota besar saja,” tegasnya.

Selain dunia digital, Puan juga menekankan pentingnya lingkungan yang bebas dari kekerasan bagi anak. Kekerasan fisik, mental, seksual, dan digital harus dihentikan.

"Kita tahu belakangan banyak sekali terjadi kekerasan pada anak dalam berbagai bentuk. Lalu perlindungan untuk anak dari sisi pendidikan dan kesehatan juga masih harus terus ditingkatkan,” jelas Puan.

Puan mengajak Pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk membangun komitmen bersama untuk memastikan hak anak terpenuhi.

"Agar anak tumbuh dengan sehat dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Agar tidak lagi terjadi perkawinan anak yang berujung pada kekerasan, eksploitasi dengan mempekerjakan anak, kekerasan di sekolah dan lingkungan keluarga, hingga masalah stunting di Indonesia dapat berkurang,” paparnya.

Puan menegaskan bahwa membangun dunia yang ramah anak harus berawal dari pertumbuhan anak sejak masih di dalam kandungan. DPR telah menginisiasi Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

“Lewat UU KIA, tanggung jawab dalam hal pertumbuhan anak pada fase seribu hari pertamanya menjadi tanggung jawab kolektif, termasuk Pemerintah. Dan fase seribu pertama hari anak ini menjadi modal untuk mencetak generasi-generasi unggul calon pemimpin Indonesia ke depan,” tutup Puan.