Kakorlantas Ungkap Ada 9 Kementerian/Lembaga Keluarkan Pelat Dinas Tak Terdaftar Database

Aan memandang fenomena ini terjadi akibat ada penafsiran yang kurang tepat. Sehingga terjadi disintegrasi kewenangan dari penafsiran atau frasa berujung pengeluaran nomor dinas masing-masing kementerian/lembaga.

Padahal, aturan ini bukan berarti kementerian/lembaga tidak boleh mengeluarkan pelat nomor khusus sendiri. Tetapi, semua pelat kendaraan harus beritahu datanya ke Korlantas Polri selaku yang memiliki kewenangan sesuai aturan UU Nomor 22 Tahun 2009.

“Jadi tidak mengatur untuk internal polri Perpol yang kita buat atau perkap yang kita buat, tapi berlaku umum. Karena itu adalah penjabaran dari undang-undang lalu lintas 2009,” ucapnya.

Sementara, Aan menegaskan bahwa pelat nomor khusus saat ini baik kendaraan dinas maupun dengan nopol ZZ tidak mendapatkan hak istimewa atau privilege ketika di jalan raya. Semuanya berlaku sama dengan kendaraan lainnya

"Nomor khusus ini tidak mempunyai privilege apapun, tidak mempunyai prioritas. Kalau ganjil-genap, berlaku ganji-genap nomor khusus ini. Tidak ada prioritas untuk diberikan jalan, tidak ada bagi nomor khusus ZZP, ZZH," kata Aan

"Tidak ada prioritas sama sekali, tidak ada kekhususan. Kekhususannya hanya nomornya saja, hanya nomor, hanya TNKB-nya karena kendaraannya berpelat merah mungkin dalam melaksanakan tugas harus berpelat dasar putih maka diberikan STNK dan TNKB khusus, selebihnya tidak ada," tambah dia.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com