Sidang Kedua IPPP Diharapkan Mempererat Konektivitas Antar-Negara Pasifik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat mengikuti Timwas Pelaksanaan Haji DPR RI tahun 2023 di Makkah, Jumat (23/6/2023). Foto : Jaka/Man/Parlementaria.

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia kembali memperlihatkan perannya sebagai pemain kunci di kawasan Asia-Pasifik dengan menjadi tuan rumah Sidang Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang akan berlangsung di Jakarta pada 24-26 Juli 2024.

Acara ini mengusung tema "Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development" dan diharapkan dapat mempererat konektivitas serta mendorong pembangunan yang inklusif di kawasan Pasifik.

Sidang Kedua IPPP ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif pertama yang sukses diselenggarakan pada tahun 2018.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, menyatakan bahwa pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat diplomasi parlemen dan hubungan antar negara di kawasan Pasifik.

"Tahun 2024 merupakan kali kedua Sidang IPPP dilaksanakan sejak Sidang IPPP pertama di tahun 2018. Dengan semangat dan komitmen tinggi, Indonesia melakukan segala persiapan yang dibutuhkan dalam penerimaan kedatangan delegasi negara-negara Pasifik di Sidang Kedua IPPP," ujarnya.

Negara-negara yang terlibat termasuk Cook Islands, Micronesia, Fiji, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, serta teritori Prancis French Polynesia dan Kaledonia Baru.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menjelaskan bahwa pertemuan IPPP ini akan membahas isu-isu terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk meningkatkan kehidupan di Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, dan dunia secara lebih baik dan berkelanjutan.

Tema yang diusung dalam sidang ini menekankan pentingnya meningkatkan konektivitas regional dan pembangunan inklusif. Konektivitas regional diharapkan dapat mempermudah mobilitas barang, jasa, dan manusia di antara negara-negara Pasifik.

2 dari 2 halaman

Hasilkan Berbagai Kesepakatan

Ilustrasi Gedung MPR/DPR/DPD. (Istimewa)

Sementara pembangunan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan.

Dalam hal ini, Indonesia berperan sebagai fasilitator utama yang akan mendorong dialog dan kerja sama antar negara peserta.

“Hal itu dalam rangka menyelesaikan tantangan sekarang seperti perubahan iklim (climate change), ketahanan pangan (food security), dan sebagainya, meskipun kita juga punya tema, yaitu Partnership for prosperity: fostering regional connectivity and inclusive development. Jadi, kerja sama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana konektivitas regional di pasifik ini, termasuk juga bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan. Jadi, tentu pembicaraannya terkait dengan SDGs dan potensi-potensi apa yang bisa dilakukan antara Indonesia dan negara-negara pasifik,” imbuh Fadli Zon.

Sidang Kedua IPPP diharapkan dapat menghasilkan berbagai kesepakatan dan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kerja sama antar negara di kawasan Pasifik. Melalui IPPP, Indonesia bersama negara peserta diharapkan dapat menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk pemeliharaan SDA yang bisa diadopsi oleh semua negara peserta demi kepentingan bersama.