Rencana Sidang Kabinet Perdana Jokowi di IKN, Simbol Proyek Tak Gagal?

Liputan6.com, Jakarta - Sekretariat Presiden menggeber persiapan rapat kabinet perdana yang rencananya digelar di IKN pada 30 Juli 2024. Selain kursi, perabotan pendukung aktivitas Jokowi seperti meja dan lampu, sebagiannya diangkut dari Istana Kepresiden Jakarta menuju Kantor Presiden IKN di Kalimantan Timur.

"Sudah, sudah sedang berjalan (furnitur), kantor presiden kita udah siapkan. Kursi-kursi yang dibutuhkan," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 24 Juli 2024.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan rencana itu bakal terealiasasi jika persiapan sudah benar-benar matang. Terutama terkait infrastruktur yang menunjang aktivitas rapat.

"Kalau kursinya belum ada gimana mau duduk, masa lesehan, sidang kabinet lesehan," ujar Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 25 Juli 2024.

Meski begitu, Jokowi tidak ingin memaksa untuk segera berkantor di IKN. Dia khawatir bila terburu-buru, malah membuat kualitas pembangunan menurun.

"Semuanya, kesiapan di IKN dan kita tidak mau maksa-maksa yang nanti akan menurunkan kualitas interior kualitas bangunan, enggak. Selama itu benar benar siap ya saya akan masuk," tegasnya.

Rencana Jokowi berkantor di IKN sudah santer terdengar sejak 3 Juni 2024 lalu. Kala itu, Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN pada Juni atau awal Juli, setelah pasokan air baku tersedia.

Namun rencana itu melesat. Jokowi pun akan mengunjungi IKN pada 28 Juli dan menginap selama dua hari, sebelum rencana rapat kabinet digelar.

Menurut Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono, agenda itu menyiratkan pesan bahwa pembangunan IKN masih terus berlangsung. Sidang kabinet ini disebutnya menjadi langkah awal pemerintahan baru era Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Ini jelas sekali Pak Jokowi ingin memberi sinyal kepada masyarakat bahwa pembanguna IKN masih on the track, dan berharap bahwa adanya bukti berlangsungnya rapat kabinet, pembangunan ini akan dilanjutkan ke pemeirntahan berikutnya, terutama apabila dalam rapat kabinet presiden terpilih Pak Prabowo juga ikut rapat," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Namun begitu, Ia berharap jangan sampai agenda tersebut hanya sebatas simbolis semata. Jokowi harus memastikan bahwa substansi pembangunan IKN benar-benar menunjukkan progres yang baik, terutama terpenuhinya kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih.

"Jangan sampai nanti menyesatkan masyarakat, bahwa secara fisik mungkin sebagian dari kantor presiden sudah jadi, tapi substansinya terpenuhi nggak, apakah kantor itu benar-benar bisa digunakan perkantoran sehari hari atau tidak, terutama dalam menggelar rapat kabinet, dalam melaksanakan operasional pemerintah," ucap dia.

Ia tidak mempermasalahkan Presiden beserta jajarannya menggelar pertemuan penting tersebut. Namun demikian, perlu diperhatikan juga keberadaan pejabat birokrasi yang berada di bawah mereka. Karena mesin penggerak birokrasi bukan hanya berada di pundak jajaran eksekutif.

"Bagaimana dengan pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya karena mereka yang menggerakkan mesin birokrasi, pejabat eselon satu, dua, apakah mereka sudah punya gedung yang layak, penginapan yang layak, sehingga mereka bisa turut membantu prsiden. Karena tidak mungkin menggerakkan mesin birokrasi dengan mengandalkan presiden, wapres, dan menteri saja," kata dia.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai ada kode tertentu dari rencana rapat kabinet perdana Jokowi di IKN. Dia mengatakan kesan pertama yang muncul ialah bahwa Ibu Kota Negara yang selama ini di Jakarta sudah pindah ke Kalimantan Timur.

"Tapi sebenarnya keliru cara berpikirnya. Harusnya kan perangkatnya dulu yang pindah ke sana, kementerian lembaga dulu yang pindah ke sana, baru presidennya belakangan. Kalau ini kan nggak, birahi politik Pak Jokowi, kepentingannya lebih banyak kepada pencitraan saja," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Selain itu, rapat kabinet di IKN menjadi bukti bahwa proyek strategis nasional ini tidaklah gagal. Meski selama ini diakuinya baru 15 persen saat nanti HUT ke-79 RI digelar. "Ini kan menunjukkan kegamangan, keragu-raguan saya melihatnya," kata dia.

Trubus mengaku mendapat informasi terkait keberlanjutan pembangunan IKN. Dia menuturkan, dari bocoran yang diterima, tim Prabowo masih simpang siur mengindikasikan bahwa program-program PSN itu agak dikurangi agar tidak membebani APBN.

"Dia lebih mengutamakan makan siang gratis, mengutamakan visinya. Dia jadi nggak mau peduli dengan urusan PSN, dalam praktiknya keberlanjutan itu kan tidak mendukung kondisi APBN nya," ujar dia.

Bisa Gaet Investor ke IKN

Selanjutnya, kata Trubus, bisa jadi rapat kabinet perdana di IKN ini sebagai siasat Jokowi untuk menggaet investor. Sebab selama ini , Pembangunan IKN masih banyak ditopang oleh APBN.

"Perpres 75 tentang kemudahan IKN itu pada akhirnya tidak memberikan animo investor untuk berdatangan ke sana," kata dia.

Karena itu, menurutnya, jalan terbaik dalam membangun IKN itu hendaknya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan APBN. Tidak perlu memaksa dengan cara menggunakan pinjaman asing yang membuat beban keuangan negara semakin berat.

"Kalau memang niatnya mau membangun nggak usah gagah gagahan, merasa ingin ada legacy, ada warisan, eggak usah. Dibangun saja, paling tidak 10 tahun lah disiapkan, baru nanti dipindahkan," kata dia.

"Hutang kita sudah Rp 8.000 triliun utang negara, belum utangnya BUMN, lebih gila lagi," kata Trubus.

Peneliti Populi Center Usep S. Ahyar menilai rapat perdana ini memberikan simbol dari Jokowi untuk menepis persepsi publik bahwa pembangunan IKN itu gagal. Meski meleset dari target, proyek ini masih tetap berjalan.

"Jadi Pak Jokowi ingin menunjukkan (proyek IKN) nggak (gagal) kok, nggak jauh-jauh amat melenceng, ini bisa kok," ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Presiden Jokowi, lanjut Usep, seolah memberikan kode kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat menggelar rapat di IKN. Rapat perdana ini diharapkan tidak menjadi yang pertama dan terkahir.

"Ini memberikan sinyal bahwa IKN itu sudah resmi lho, undang-undangnya sudah ada, lalu kemudian aktivitas pemerintahan juga sudah kita mulai. Ya teruskan ya," ujar Usep.

"Sidang kabinet di IKN, ya jangan sampai menjadi yang pertama dan terakhir gitu kan. Kalau Pak Jokowi ingin mengatakan Pak Prabowo ini sidang kabinet pertama, lalu kemudian kalau ada yang pertama harus ada yang kedua, ketiga, keempat. Jangan sampai jadi yang pertama dan terakhir gitu kan," dia menjelaskan.

Selain itu, adanya simbolisasi rapat di IKN menunjukkan ada sesuatu yang salah dari target atau ada sesuatu yang tidak dikehendaki dari pencapaian ini. Sehingga harus membutuhkan simbolisasi.

"Karena sebenarnya kalau dilihat kondisinya sebenarnya kan sangat mudah dilihat apa progresnya di masyarakat. Tapi Pak Jokowi sepertinya butuh memperjelas membuat terang bahwa ya ada sesuatu yang kurang, kan gitu ya," ujar dia.

Usep meragukan rapat kabinet ini akan terus berlangsung di IKN. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bersikap realistis dalam melanjutkan megaproyek tersebut.

"Kalau pun mau dilanjutkan ya saya kira targetnya tidak seperti Pak Jokowi, tapi jangka panjang, itu kan bisa saja. Jadi kalau lihat dari pernyataan, kemudian baik pidato Pak prabowo atau pun yang pendukungnya, artinya jadi kan harus dilihat secara realistis juga kalau menurut saya, tidak hanya sekedar artistik, meninggalkan legacy Pak Jokowi, saya kira Pak Prabowo tidak punya kepentingan meninggalkan legacy itu," jelas dia.

Bagi Prabowo, kata Usep, akhirnya bakal mempertimbangankan realitas antara pembangunan IKN dengan program prioritasnya. Apakah IKN atau kah membangun ekonomi rakyat untuk menyelamatkan rakyat yang saat ini kondisinya sulit.

"Beberapa kondisi kemiskinan misalnya belum bisa diselesaikan, soal infrastruktur juga, kan ini menyedot, soal utang juga, ya ini kan yang harus dipertimbangkan untuk kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih realistis. Mana prioritas yang harus segera dikerjakan, mana yang secondary dan lain sebagainya," jelas dia.

Karena itu, menurut Usep, tidak mustahil Prabowo Subianto akan mengoreksi kebijakan dari pemerintahan Jokowi. Karena Prabowo melihat target pembangunan IKN tersebut terlalu jauh.

"Ada (potensi dikoreksi), karena ya itu, lihat target yang jauh dari ambisi awal, juga patut untuk dikoreksi, direvisi, ditinjau ulang. Itu yang saya lihat," dia menandaskan.