Ahmad Sahroni Kritik Vonis Bebas Ronald Tannur: Hakimnya Sakit

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas Dini Sera Afrianti. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengecam putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, yang menyatakan bebas dakwaan Gregorius Ronald Tannur dari kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Putusan Hakim PN Surabaya itu dinilai tak berpihak kepada korban.

"Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, saya sudah sampaikan kemarin ini hakimnya sakit. Mungkin dia enggak punya anak, seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diperlakukan tidak selayaknya, yang herannya jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara," kata Sahroni di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Oleh sebab itu, Politikus NasDem meminta Hakim PN Surabaya yang memutuskan vonis diawasi untuk mengungkap alasan yang membuat hakim memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

"Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023, dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia, ini kan fatal," kata dia.

Lebih lanjut, Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu juga mendorong agar Hakim PN Surabaya diperiksa. Menurut dia putusan Hakim PN Surabaya itu memalukan.

"Para pihak harus memberikan satu sumbangsih untuk periksa hakimnya secara menyeluruh, apa yang terjadi diputuskan yang bersangkutan bebas.

Diketahui, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan terkait kasus pembunuhan korban Dini Sera Afriyanti (29).

Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik menyatakan, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

2 dari 3 halaman

Vonis Bebas

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ujarnya di Surabaya, Rabu (24/7/2024).

Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis yang dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

"Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas," tegasnya.

3 dari 3 halaman