Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba pada Kementerian ESDM Rabu (24/7/2024) kemarin. Penggeledahan itu sehubungan dengan kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebut penggeledahan di Ditjen Minerba ESDM itu dalam rangka mengusut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Kasuba. Di kasus itu juga penyidik telah menjerat mantan ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Malut, Muhaimin Syarif.
Baca Juga
"Ya jadi penggeledahan di ESDM itu kaitannya dari pemberi suap di kasus AGK, Abdul Gani, ya AGK," ungkap Ghufron di gedung KPK, Kamis (25/7/2024).
Advertisement
Dalam perkara Muhaimin Syarif sendiri, dia merupakan pemberi suap kepada AGK untuk kepengurusan IUP di Malut. Selain itu, Syarif juga sempat menyuap ke Ditjen ESDM, sehingga penggeledahan tersebut dilakukan.
"Sehingga si pemberi suap kepada saudara AGK ini ternyata juga ada dugaan juga memberi kepada pihak pihak di ESDM dalam kaitan ini jadi tidak kepada pihak yang lain ya," ucap dia.
Â
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
KPK Temukan Dokumen Kepengurusan IUP Di Ditjen Minerba
Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, KPK menemukan sejumlah bukti yang diduga berkaitan dengan IUP.
"Untuk hasil penggeledahan didapatkan oleh penyidik Dokumen/surat dan print out BBE (Barang Bukti Elektronik) yang menurut penyidik terkait dugaan pengaturan pengurusan perizinan tambang di Malut yang diduga dilakukan oleh AGK dan MS," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangannya, Kamis (25/7/2024).
Untuk selanjutnya penyidik, kata Tessa akan memeriksa barang bukti yang telah disita berkaitan dengan kasus korupsi IUP di Malut itu.
Dia juga menegaskan penyidikan kasus korupsi tersebut masih terus berlanjut dan akan mengalami perkembangan kasus di perjalanannya.
"Tidak tertutup kemungkinan penyidikan ini bisa berkembang kepada pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya," tegas Tessa.
Â
Reporter: Rahmat Baihaqi
Sumber: Merdeka.com
Â
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement