Respons Pihak Rafael Alun Usai MA Minta KPK Kembalikan Aset yang Disita

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan aset milik mantan pejabat Ditjen Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT). Putusan tersebut tersebut tertuang dalam putusan kasasi.

Menurut MA, aset itu harus dikembalikan sebab dimiliki atas nama istri dari RAT yaitu Ernie Meike.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Rafael Alun, Junaedi Saibih merespons baik putusan tersebut. Namun dia mengaku pihak Kuasa Hukum belum mendapatkan salinannya secara lengkap.

“Jika menurut aturan perundangan yang berlaku dan fakta persidangan memang sudah seharusnya, aset rumah tersebut dikembalikan karena perolehan harta tersebut bukan dari hasil gratifikasi ataupun suap,” kata Junaedi melalui keterangan tertulis diterima, Kamis (25/7/2024).

Junaedi meyakini, sejatinya harta RAT telah diikutsertakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan masuk dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty). Maka dari itu, tidak sepatutnya ikut disita KPK.

"Memang dari awal kita sudah bilang ini harusnya nggak boleh (disita) karena harta itu sudah dilaporkan dalam tax amnesty," tutur Junaedi.

Junaedi meyakini, berdasarkan aturan dalam UU Tax Amnesty, harusnya pengembalian harta yang sempat disita pihak KPK juga berlaku untuk sisa harta lainnya. Hal itu tertuang dalam pasal 20 UU Tax Amnesty.

“Data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampiran yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan UU Tax Amnesty tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana. Itu dijamin dalam UU,” tegas Junaedi.

“Jadi kalau ada yang bertanya apakah itu akan jadi bahan penuntutan? Maka akan bertentangan dengan asas hukuman pidana. Jadi mungkin hakim sudah melihat itu (aturan tax amnesty),” imbuhnya.

Junaedi juga mengkritik kejelian KPK dalam melihat sumber harta dari kliennya. Khususnya yang berasal dari PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo. Menurut dia, apa yang dihasilkan dari sejumlah perusahaan tersebut merupakan penghasilan kotor (bruto) sebelum dipotong gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Artinya, tidak ada keterlibatan untuk ikut disita KPK.

"Belajar bagaimana caranya menghadirkan bukti yang benar, karena tidak mungkin masa perusahaan semuanya lalu itu dilimpahkan menjadi kesalahan Pak RAT? selain Pak RAT ada pemegang saham lain dan kontrol keuangan itu bukan Pak RAT,” kritik dia.

“Apalagi Pak RAT bukan merupakan pemegang saham pengendali seperti yang dituduhkan di persidangan,” imbuh dia menandasi.