Menkominfo Bakal Tindaklanjuti Putusan MA soal Ubah Aturan Pinjol

Perangi Judi Online, Menkominfo Budi Arie Setiadi Gandeng MUI — Menkominfo Budi Arie Setiadi meminta sosialisasi pencegahan judi online terus dilakukan dengan sasaran masyarakat luas. Hal tersebut bisa dilakukan melalui satuan kerja di Kementerian Kominfo. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang dilakukan oleh 19 warga ke terkait perbaikan regulasi pinjaman online atau pinjol. Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie memastikan pihaknya akan melakukan tindak lanjut.

"Kita akan perbaiki, karena definisi tentang pinjaman online harus diperbaiki supaya jangan rakyat jadi korban,” tegas Budi kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Jumat (26/7/2024).

Budi berkeyakinan, kemajuan digital tidak boleh mengorbankan hajat rakyat. Maka dari itu, aturan baru soal pinjol akan dipelajari lebih detail oleh kementeriannya.

“Kita exercise dengan peraturan baru tentang pinjaman online," jelas Budi.

Budi menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilibatkan dalam meramu aturan baru pinjol yang diinginkan rakyat. Tujuannya, agar nantinya aturan pinjol lebih mudah dipahami masyarakat sehingga tidak mudah terkena penipuan.

"Kita akan berkoordinasi dengan OJK, soal pinjaman online ini kan masyarakat banyak yang kena tipu juga pinjaman online ilegal," dia menandasi.

2 dari 2 halaman

Kabulkan soal Gugatan Aturan Pinjol

Gedung MA — Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. (Liputan6.com)

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui citizen lawsuit soal pinjol pada 23 Juli 2024. Sebelumnya gugatan sudah diajukan oleh warga sejak April 2024.

Salah satu pihak yang digugat untuk memperbaiki aturan pinjol adalah Menkominfo Budi Arie. Selain Budi, ada juga nama Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Mahendra Siregar.

Dalam keputusan tersebut, MA meminta Menkominfo untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Kemudian, MA juga memerintahkan Menkominfo membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online.