Selidiki Dugaan Korupsi Klaim Fiktif BPJS, KPK Koordinasi dengan Penegak Hukum Lain

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelaah terkait danya laporan fiktif alias 'phantom billing' pada layanan kesehatan pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di sejumlah rumah sakit.

Dalam temuan ini, pelaku diduga mengumpulkan data seperti KTP hingga data BPJS berkedok kegiatan bakti sosial (Baksos).

"Sampai dengan saat ini penindakan masih melakukan penelahaan, terkait klaim fiktif BPJS tersebut," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (26/7/2024).

Bila merujuk berdasarkan Pasal 11 Nomor 19 tahun 2019 Undang-Undang KPK Tindak Pidana Korupsi proses penyelidikan dan penyidikan baru akan dilakukan apabila memenuhi unsur melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), penyelenggaraan negara, dan orang lain yang anda kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan atau menyangkut kerugian negara senilai 1 miliar.

Setelahnya KPK baru bisa menyelidiki dugaan klaim fiktif di kasus tersebut.

"Jika di luar kewenangan KPK, maka akan berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain, melalui bagian supervisi yang ada di KPK," lugas Tessa.

Sebelumnya terungkap adanya laporan fiktif alias 'phantom billing' pada layanan kesehatan pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Salah satu modusnya, pelaku mengumpulkan data pasien melalui KTP hingga BPJS bermoduskan kegiatan bakti sosial.

"Pertama, dia mengumpulkan dokumen pasien ada KTP, KK, kartu BPJS melalui bakti sosial kerja sama dengan kepala desa," ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam acara diskusi Pencegahan dan Penanganan Fraud JKN' di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2024).

Setelah semua data terkumpul, nantinya akan diserahkan ke pihak rumah sakit terkait. Di sana akan ada pengaturan perihal seakan-akan pasien mengalami sakit dan dokter yang menangani akan menandatanganinya.